Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo mengatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai politik atau ketika menjadi sebuah pemimpin negara dan kepala daerah.

Hal itu dikatakan Ganjar usai mendapatkan pertanyaan saat menghadiri acara Deklarasi dukungan dari Relawan Damai Sejahtera (REDS) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/10) kemarin.

Ganjar menegaskan agar semua pihak tidak perlu takut terkait petugas partai atau tidak. Dia malah merasa bahagia karena berkat ditugaskan partai bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang memberikan dampak bagi banyak orang.

Salah satunya ketika menjadi Anggota DPR ikut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan.

“Gara-gara saya ditugaskan menjadi Anggota DPR RI, saya bisa mengesahkan UU kewarganegaraan, saya ikut berdebat di dalamnya. Dan sekarang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing anaknya terlindungi oleh undang-undang,” ucap Ganjar dalam keterangannya yang diterima pada Senin (30/10).

Begitu juga ketika Ganjar diminta untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kala menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar menorehkan beragam prestasi. Salah satunya yaitu membangun 18 sekolah asrama gratis hingga membebaskan biaya SPP pelajar. Diketahui, sekolah asrama gratis yang dikhususkan bagi siswa kurang mampu bernama SMK Negeri Jateng itu tersebar di Semarang, Pati, dan Purbalingga.

“Gara-gara saya ditugaskan menjadi Gubernur, saya bisa membuat 18 sekolahan hanya untuk orang miskin dan mereka full kita cover,” ucap Ganjar.

Ditekankan Ganjar, ketika mendapatkan amanat bagi sebuah jabatan dirinya selalu berpegang teguh berpihak kepada wong cilik atau orang kecil. Prinsip itu sebagaimana yang sudah diajarkan oleh partainya yakni PDIP.

“Dalam ideologi kami, itulah pembelaan terhadap wong cilik, itulah marhaenisme yang saya pahami,” katanya.

Lebih jauh, Ganjar menilai dinamika seperti itu harus dinikmati dan dirasakan sebagai hal biasa, terkait perbedaan kader partai dan pekerja rakyat. Ganjar mengakui dirinya merupakan kader partai tapi akan selalu menghasilkan sebuah keputusan untuk rakyat.

“Kalau saya tidak mendapatkan penugasan, kalau saya tidak mendapatkan tanda tangan, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa mengambil keputusan penting,” tegasnya.