Pati, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terkesan menahan untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP), setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Padahal jumlah daerah terdampak bencana terus bertambah.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetyo beralasan, melimpahnya bantuan air bersih dari CSR dan swasta di daerah bencana masih melimpah. Sehingga BTT dan DSP belum perlu untuk diturunkan.

"Bantuan air bersih dari masyarakat dan CSR sampai saat ini masih banyak. Di sisi lain, armada kami juga terbatas. Sehingga kami tidak menggunakan BTT maupun DSP untuk digunakan penyaluran air bersih," ujarnya, Sabtu (28/10).

Dijelaskan, penggunaan BTT ataupun DSP tidak bisa dipakai untuk belanja modal. Terlebih bantuan air bersih dari swasta masih melimpah ruah.

"Misalnya untuk membeli tangki air bersih, itu tidak boleh. Atau untuk membuat sumur dalam, itu juga tidak boleh. DSP dan BTT ini sifatnya hanya untuk kedaruratan air bersih saja," jelasnya.

Martinus Budi Prasetyo mengatakan, jumlah daerah terdampak bencana semakin bertambah, saat ini mencapai 87 desa dari 10 kecamatan di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.

"Kalau untuk jumlah kecamatan masih sama, yaitu di Kecamatan Jakenan, Jaken, Batangan, Pucakwangi, Sukolilo, Winong, Gabus, Tambakromo, Kayen, dan Tayu," ungkapnya.

Terkait dengan kondisi itu, pihaknya menyebut, menyalurkan air bersih hingga kini terus berjalan. Dari BPBD sendiri, sampai sekarang sudah menyalurkan 879 tangki air bersih ke wilayah tersebut.