Jakarta, Gatra.com - Masyarakat Indonesia saat ini masih mengeluhkan soal sistem pembayaran pajak.

Terkadang banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena dirasa sulit. Bahkan ada juga yang sudah membayar pajak tapi masih dikejar oleh petugas.

Hal itu dikatakan Calon Presiden Ganjar Pranowo saat menceritakan pengalamannya dulu sebagai Gubernur dan membantu pengusaha dari skala kecil (UMKM) hingga perusahaan besar.

Pembayaran pajak dinilai sulit karena masih belum bisa memahami Bahasa dan aturan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dirinya menilai perlu adanya regulasi ulang agar sistem bayar pajak tidak sulit.

“Orang-orang mau bayar pajak kadang-kadang sulit, takut, dan semuanya menjadi rumit, kenapa tidak dipermudah," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023)

Ganjar juga menekankan bahwa perlu adanya edukasi pajak yang mudah dimengerti agar masyarakat tidak takut bayar pajak.

"Tentu kewajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah kenapa kok membayar pajak sulit kenapa kemudian tidak dipermudah maka penataan mulai dari regulasinya sistem dan kelembagaannya," ucapnya.

Menurutnya, Ditjen Pajak harus diisi oleh individu yang memiliki integritas dan dedikasi penuh, hal ini penting untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.

Ia juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap petugas yang mencari cara untuk memperoleh uang dengan cara yang tidak sah.

Pasalnya masih banyak sekali kasus kesulitan bayar pajak karena birokrasi yang rumit atau isengnya pegawai yang tidak bertanggung jawab.

“Saya kira harus cepat diganti, jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan maka tidak akan pernah tercapai” tegasnya.

Ganjar berpendapat bahwa perubahan dalam Ditjen Pajak perlu dilakukan dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Menurutnya, keraguan dalam proses ini tidak akan membuat kemudahan dan kepatuhan bayar pajak semakin sulit.

Selain itu, Ganjar mencatat kebiasaan Ditjen Pajak untuk mengejar warga yang sudah memenuhi kewajiban bayar pajak mereka, bahkan yang telah mengajukan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Kemudahan-kemudahan inilah yang membuat badan dan pengusaha rindu. Karena saya juga ikut tax amnesty, saya udah bayar pajak, kenapa saya masih dikejar? “ ungkapnya.

Pengusaha juga memerlukan kemudahan dalam sistem perpajakan, dan juga keterlibatan dalam program tax amnesty seharusnya memberikan perlindungan, dan pengejaran tersebut dianggap tidak adil.

“Itu tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat. Kita ingin maju lebih cepat lagi tetapi tidak bisa," pungkasnya.