Pati, Gatra.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II didemo seribuan petani hutan dari Kabupaten Pati dan Kudus, Rabu (18/10). Sejumlah tuntutan pun disuarakan dalam demonstrasi.

Koordinator Aksi, Supriyadi mengatakan, ada lima tuntutan yang dilayangkan. Diantaranya adalah meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk merevisi Peta Indikasi dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

"Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gapoktanhut yang mengajukan permohonan perhutanan sosial harus disetujui dan ditetapkan menjadi 100 persen KHDPK PS, sesuai dengan luas permohonan," ujarnya.

Aliansi petani hutan di Kabupaten Kudus dan Pati juga menuntut untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi dari pemerintah. Mereka merasa dianaktirikan lantaran hanya petani lahan sawah yang mendapatkan kuota. Sementara petani hutan tidak.

Selain itu, petani hutan menolak adanya peraturan direksi Perum Perhutani Nomor 13/PER/DIR/08/2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani Pasal 7 Ayat huruf A.

"Terakhir kami meminta menghentikan kriminalisasi terhadap anggota KTH dan Gapoktanhut," tegasnya.

Kepala CDK Provinsi Jateng Wilayah II, Harnowo menjelaskan, sebelumnya telah menyampaikan permasalahan pupuk yang dikeluhkan petani hutan kepada Kementerian Pertanian.

"Saat ini yang mendapat pupuk subsidi petani (sawah) yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Sementara untuk petani hutan ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga seolah-olah berseberangan, meskipun sama-sama mengolah pertanian satu musim," bebernya.