Jakarta, Gatra.com – Nasional Corruption Watch (NCW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonakifkan dan mengganti lima orang oknum menteri yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas dugaan rasuah tersebut.

Ketua Umum DPP NCW, Hanif dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (16/10), secara hybrid menyampaikan, pihaknya sudah tiga kali menyampaikan permintaan tersebut namun Jokowi belum juga merespons.

“Tidak direspons positif, apakah karena semua menteri yang terduga korupsi tersebut berada di koalisi yang sama dan mendapat dukungan dari Istana?” ujarnya.

NCW meminta Jokowi meminta menonakifkan mereka agar di akhir massa pemerintahannya yang kedua tidak meninggal noda hitam dalam sejarah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun kelima menteri Kabinet Indonesia Manju yang diminta NCW agar dinonakifkan adalah BL, ET, DA, AH, dan PS. NCW meminta Jokowi mengganti mereka dengan anak bangsa yang lebih berpihak kepada rakyat dan amanah dalam mengemban tugasnya.

Ia menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan lima oknum menteri tersebut. Pertama, ekspor nikel ilegal ke Tiongkok sebanyak 5,7 juta ton yang sempat mencuat sejak 23 Juni 2023 dan belum ada tindaklanjutnya.

“Kuat dugaan lolosnya bijih nikel 5,7 juta ton ini melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan ekonomi atau kekuasaan yang sangat besar karena kalau melihat kerugian negara bisa mencapai Rp15 triliun,” ujarnya.

Hanif menegaskan, ini merupakan perampokan terhadap sumber daya mineral Indonsia. Namun pihaknya heran karena kasus ini seolah menguap begitu saja meski sudah banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat.

“Dugaan keterlibatan tiga oknum pejabat pusat, pejabat daerah, dan mantan pangdam, yakni AH, BN, dan AS,” ujarnya.

Hanif bahkan mengklaim bahwa pihaknya mendapatkan informasi rahasia bahwa sakitnya salah satu menteri koordinator beberapa waktu lalu itu terkait adanya pengaduan masyarakat (Dumas) ke KPK terkait dugaan keterlibatan oknum-oknum di atas dan upaya pembungkaman pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK diduga telah mengetahui oknum-oknum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dugaan kasus ekspor nikel ilegal ke Tiongkok sebanyak 5,7 ton tersebut,” ujarnya.

Ia mendoakan agar salah satu Menko yang sakit itu segera sehat dan dapat beraktivitas kembali karena dia mengetahui siapa saja yang diduga terlibat dalam dugaan ekspor nikel ilegal tersebut. Pihaknya meminta agar Menko tersebut dijaga dari pihak yang mencoba menghalangi pengungkapan dugaan rasuah tersebut.

Adapun kasus kedua, yakni KKN yang diduga melibatkan oknum menteri, yakni terkait perseteruan antara salah satu anak perusahaan pelat merah dengan salah satu perusahaan milik kakak kandung sang menteri yang diduga merugikan negara hingga Rp2 triliun.

“Kami berharap Pak Kabareskrim Wahyu Widada dokumen yang lama dilihat lagi. Kami berharap diusut tuntas,” ujarnya.

Sedangkan kasus dugaan korupsi ketiga yang diduga melibatkan menteri, lanjut Hanif, yakni tentang kasus dugaan korupsi BTS 4G yang kasusnya ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurutnya, sesuai faktar di persidangan, para saksi dan tersangka jelas-jelas menyampaikan uang Rp27 miliar itu diterima oleh menteri, namun statusnya sampai saat ini belum tersangka.

“Kami minta kepada Jaksa Agung, pimpinan KPK untuk mengusut tuntas karena ini preseden jelek terhadap pemuda yang ada saat ini, yang bejuang untuk mendapatkan posisi yang baik di negara Republik Indonesia tercinta ini,” katanya.

Kasus dugaan korupsi keempat yang diduga melibatkan menteri adalah ekspor CPO dan produk turunannya yang saat ini kasusnya dalam tahap penyelidikan untuk tersangka yang lain di Kejagung.

“Kami minta ini ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dia juga diduga terlibat dugaan HP ilegal,” ujarnya.

Terakhir, adalah kasus pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yang mencapai Rp11,8 triliun. Pesawat tersebut awalnya ditawarkan untuk dihibahkan kepada Indonesia pada tahun 2009, namun ditolak oleh Menhan Jowono Sudarsono karena mahalnya perawatan dan sparepart pesawat tersebut.

Bukan hanya soal pembelian pesawat tempur, lanjut Hanif, pihaknya juga menyoroti gagalnya program food estate yang menelan anggaran sekitar Rp6 triliun, terdiri sebesar Rp1,9 triliun tahun 2020-2021 dan Rp4,1 triliun pada 2022.

“Mengutip pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP (15/8/2023), kebijakan itu ternyata disalahgunakan, hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu bagian dari kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, kata Nanif, NCW meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan aduan masyarakat antikorupsi terkiat dugaan keterlibatan oknum menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut untuk segera dinonaktifkan atau diganti oleh anak bangsa yang lebih berpihak kepada rakyat dan amanah.

“Kami meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK untuk segera memeriksa lima oknum menteri yang diduga kuat melakukan KKN,” ujarnya.

NCM meminta ketiga lembaga penegak hukum menaikkan status mereka sebagai tersangka jika telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai rasuah karena telah mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia.