Jakarta, Gatra.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melayangkan keberatan menyoal Joint Statement atau pernyataan bersama pada G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India.

Pasalnya, dalam pernyataan bersama itu tidak disinggung mengenai isu perdamaian Palestina. Parlemen Indonesia bersama sejumlah pimpinan parlemen negara lain turut menyuarakan hal yang sama.

Joint Statement merupakan kesimpulan dari berbagai sesi sidang pada P20 Summit yang merupakan forum parlemen negara-negara G20. Setelah beberapa hari sidang digelar, anggota-anggota P20 membuat kesimpulan mengenai isu-isu global yang menjadi bahasan selama sidang berlangsung.

Adapun Sidang ke-9 P20 digelar di Yashoboomi Convention Center, New Delhi, India. Forum multilateral ini dihadiri para Ketua Parlemen anggota P20 beserta delegasinya, serta negara-negara undangan dan perwakilan organisasi internasional.

Dari 29 point joint statement, salah satunya adalah mengenai isu perdamaian terkait konflik dan perang sejumlah negara. Pada joint statement, P20 menyoroti tentang penderitaan masyarakat negara yang berperang serta dampak buruk perang dan konflik bagi seluruh dunia.

Kendati menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina. Padahal eskalasi perang Israel-Palestina saat ini tengah meninggi. Setidaknya sudah ada 2.000 orang yang tewas dari kedua belah pihak akibat kondisi perang terakhir.

Sejumlah negara kemudian menggagas pengajuan joint reservation atau keberatan bersama lantaran tidak dimasukkannya persoalan konflik Israel-Palestina di kesimpulan P20 Summit. Indonesia yang dipimpin Puan ikut menandatangani pernyataan keberatan dengan harapan isu Palestina akan masuk pada joint statement Sidang P20.

"Reservasi ini dibuat bukan karena kami tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina sehingga seakan menjadi tidak seimbang," ujar Puan dilansir dalam keterangganya, Ahad (15/10).

Beberapa negara lain yang juga meneken pernyataan keberatan itu adalah Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia. Berikut isi joint statement yang ditandatangani ketua parlemen negara-negara yang keberatan karena isu kemerdekaan Palestina tidak disinggung pada joint statement Sidang P20:

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini ingin menyampaikan keberatan kami mengenai paragraf 20 Pernyataan Bersama KTT Ketua Parlemen G20 (P20) ke-7 di New Delhi, India." tulisnya.

"Paragraf ini tidak mencerminkan situasi saat ini di mana konflik dan perang sedang terjadi di banyak belahan dunia. Sangat disayangkan bahwa paragraf tersebut mengabaikan meningkatnya konflik di Palestina," lanutnya.

"Sementara kita harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, terutama mengingat konflik ini telah berdampak buruk pada banyak warga sipil, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan petugas kesehatan; dan yang paling penting membawa dampak signifikan terhadap keamanan energi global." tutupnya.

Diketahui, dalam paragraf ke-20 joint statement P20 Speaker's Summit ke-9 memang tidak ada butir yang menyatakan dukungan untuk perdamaian atas konflik Israel-Palestina. Di poin itu hanya dijelaskan tentang upaya dukungan perdamaian atas konflik Rusia-Ukrania.

“Kami berharap keberatan yang disampaikan Indonesia, Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia dapat dipertimbangkan oleh forum P20 sehingga isu mengenai perdamaian di Palestina juga mendapatkan perhatian,” ungkap Puan.

Sebagai informasi, Sidang ke-9 P20 diselenggarakan di Yashobhoomi Convention Centre, New Delhi, India, pada Jumat (13/10/2023) lalu. P20 Speaker's Summit ke-9 dibuka oleh Perdana Menteri (PM) India, Narendra Damodardas Modi. Sebagai tuan rumah Sidang P20 tahun ini, India mengambil tema ‘Parliaments for One Earth, One Family, One Future’.

Dalam forum multilateral itu, Puan hadir didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yosiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.