Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar.

Ada beberapa solusi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya adalah dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota KPPS di wilayah domisili mereka.

Hasyim mengatakan, KPU sudah berkoordinasi dengan beberapa kampus. Baik di tingkat pusat maupun pada provinsi dan kabupaten/kota.

"Kampus-kampus ini sudah mengerjakan program Kampus Merdeka Belajar. Sudah kami tawarkan supaya ada kerja magang menjadi anggota KPPS," ucap Hasyim Asy'ari dalam diskusi "Peringatan Dini dan Potensi Keberulangan Kematian Massal Petugas KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024" yang diadakan oleh Komnas HAM di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta, Kamis (12/10).

Berdasarkan rencana, mahasiswa yang magang sebagai anggota KPPS akan bekerja selama tiga hari, yaitu satu hari sebelum hari pemungutan suara (H-1), hari pelaksanaan pemungutan suara (hari H), dan satu hari setelah hari pemungutan suara (H+1).

Meski para peserta magang hanya bekerja selama tiga hari, Hasyim meminta agar bobot SKS untuk program magang ini ditambah. Mengingat Pemilu merupakan momen unik dan sangat penting.

"Kenapa besar karena di situlah pertama kali ekspresi kedaulatan rakyat diekspresikan dan itulah di mana suara itu berasal sehingga menjaga orisinalitas suara itu kan tidak mudah," kata Hasyim.

Langkah lain yang KPU ambil untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan mulus adalah meningkatkan jumlah petugas KPPS yang dilatih. Dulu, hanya satu dari tujuh anggota di sebuah TPS yang dilatih oleh KPU. Namun, pada Pemilu kali, semua anggota akan mendapat pelatihan.

"Setelah kita cek anggaran dan masih memungkinkan, kita mengambil keputusan tujuh orang anggota KPPS akan dilatih. Setidak-tidaknya kita mau latih tujuh orang itu mengurangi beban anggota KPPS," ujar Hasyim lagi.

Ketua KPU RI juga mengatakan, secara umum, pihaknya tidak khawatir akan terjadi keberulangan tragedi Pemilu 2019 di mana sebanyak 894 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia. Sementara, 5.175 petugas mengalami sakit.

Menurut Hasyim, hal yang perlu diperhatikan adalah timeline Pemilu 2024 yang baru akan dimulai dengan Pilpres pada 14 Februari 2024. Meski nama bakal calon presiden dan wakil presiden baru akan diketahui pada 25 Oktober 2023 mendatang, KPU sudah harus menyiapkan skenario jika terjadi Pilpres putaran kedua.

"Dari segi anggaran sudah disiapkan. Hanya saja kalau kita lihat timeline, kita sama-sama cek dengan tanggal Hijriyah ada kemungkinan bersinggungan dengan berangkat haji," kata Hasyim lagi.