Pati, Gatra.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Joyokusumo menilai demonstrasi yang digelar Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) terhadap Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, tidak relevan.

Ketua LSM Laskar Joyokusumo, Norman Ketut Sasono mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut tidak relevan dan syarat akan kepentingan.

"Kita semua tahu bahwa rekrutmen PPPK, sistemnya sudah jelas bahwa aturannya dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan penentu kelulusan juga dari pusat, lha kok malah di demo BKPP, ya tidak pas lah," ujarnya, Rabu (11/10).

Sebelumnya, massa dari ormas Mantra demonstrasi di depan Kantor BKPP Pati, Senin (9/10). Demonstran menilai adanya ketimpangan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Uniknya, hanya ada dua tenaga harian lepas (THL) yang turut dalam aksi. Sebagian besar peserta aksi adalah anggota ormas dan warga Kecamatan Dukuhseti. Unjuk rasa digelar di dua lokasi, yakni di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati selepas itu berlanjut di depan Kantor BKPP.

Ia mengungkapkan, adanya suatu pergerakan dalam rangka memberikan saran, pendapat, serta kritikan di depan umum adalah hal yang bagus. Namun demikian, apa yang telah dilakukan Ormas Mantra, dinilai salah alamat. Terlebih sampai timbul tuduhan adanya mafia PPPK dan sebagainya.

Menurutnya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti bisa menimbulkan kegaduhan. Ia pun meyakini bahwa sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses rekrutmen PPPK sudah terbukti keamanannya dan kevalidannya.

"Jadi tuduhan adanya mafia, pungutan, tidak perlu dilakukan demo, melainkan langsung dilaporkan terhadap pihak yang berwenang. Saya malah sangat setuju. Justru kalau memang ada temuan sesuai yang dituduhkan ayo sama-sama kita laporkan dan awasi, jadi tidak perlu lah berdemo. Kalau dari kami sebenarnya simpel. Bila memang ditemukan masalah-masalah tadi, ya kita kawal, kita laporkan. Sehingga rekrutmen PPPK memang benar-benar bersih dari kepentingan-kepentingan oknum," beber Norman.

Dikatakan, seharusnya Mantra mampu mengumpulkan bukti atas tuduhan yang dilontarkan kepada BKPP Kabupaten Pati sebelum melakukan aksi demo. Sebab menurutnya, demonstrasi tersebut sudah di luar konteks memperjuangkan para Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pati.

Sementara itu, Kepala BKPP Pati, Muh Saiful Ikmal menuturkan, belanja rekruitmen PPPK merupakan bagian dari Belanja APBD Kabupaten Pati dan telah dilakukan audit oleh BPK setiap tahunnya. Yang mana, dari hasil pemeriksaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) sehingga dapat dipertanggungjawabkan," sebutnya.