Jakarta, Gatra.com – Salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca-Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas di ASEAN dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Penanganan komprehensif, jelas Mensos, diperlukan agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka.

Dalam sambutan pembukaan, Mensos mengatakan bahwa disabilitas bukan hanya isu di ASEAN, tetapi juga menjadi isu dunia karena jumlah penyandang disabilitas cukup besar.

Di ASEAN, ada sekitar 62 juta penyandang disabilitas. Sedangkan, di Indonesia, ada sekitar 22,9 juta jiwa. Maka itu, AHLF mengundang peserta dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN sudah berupaya menangani disabilitas secara baik sekaligus berdiskusi dan bertukar pengalaman.

“Kami berharap melalui AHLF ini, penanganan disabilitas di ASEAN bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Mensos di hadapan media usai sesi pembukaan di Makassar, Selasa (10/10).

Mensos menyebut pelayanan ini sangat penting agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas.

“Kemensos, selama ini, sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari anggaran sekitar Rp80 triliun, sebagian digunakan untuk memberdayakan penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa pemenuhan hak disabilitas merupakan upaya mewujudkan desain pembangunan manusia Indonesia di mana tidak ada satu pun yang tertinggal, termasuk disabilitas.

Menurutnya, Kementerian Sosial selama ini sudah merancang banyak program agar penyandang disabilitas bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. “Presiden mencanangkan agar 2024 tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Itu menjadi target kita bersama,” ujar Nunung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Norman Yulian, mengapresiasi keseriusan pemerintah, terutama Kemensos dalam mewujudkan Indonesia yang inklusi dan ramah disabilitas.

Pemerintah juga sudah berupaya dengan berbagai cara agar terbentuk Indonesia yang inklusi, termasuk bagi penyandang disabilitas, baik di sektor pendidikan, maupun ketenagakerjaan. “Harapan kami, melalui AHLF ini bisa dirancang master plan penanganan disabilitas untuk kawasan ASEAN,” kata Norman.

Sebagai informasi, AHLF on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 berlangsung di Makassar, 10-12 Oktober 2023, tersebut dihadiri dihadiri 13 perwakilan negara baik dari ASEAN, pengamat, dan perwakilan negara lain.

Para peserta forum ini terdiri dari menteri dan pejabat senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN, dan mitra. AHLF 2023 merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.