Jakarta, Gatra.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Kepala Biro (Kabiro) Hukum Kementerian Perdagangan (Kemendag), SH, soal kasus dugaan korupsi kegiatan importasi gula di Kemendag tahun 2015–2023.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa dua saksi,” kata Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung di Jakarta, Senin (9/10).

Adapun satu orang saksi lainnya, lanjut Ketut, yakni ?NMKD selaku Koordinator Bidang Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Kuntadi, pada Selasa (3/10), menyampaikan, pihaknya telah menaikkan kasus dugaan Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kegiatan Importasi Gula di Kemendag Tahun 2015–2023 ke tahap penyidikan.

Ia menjelaskan, pihaknya menaikkan penanganan perkara dugaan korupsi impor gula dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Tim menemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga disimpulkan telah terjadi peristiwa tindak pidana di dalam perkara-perkara dimaksud,” ujarnya.

Ia menyampaikan posisi singkat kasus dugaan korupsi impor gula tersebut. Menurutnya, impor gula ini dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula nasional.

“Kementerian Perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada pihak yang tidak berwenang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kuntadi, Kementerian Perdagangan diduga secara melawan hukum telah menerbitkan izin impor yang melebihi batas kuota.

Untuk mengungkap kasus ini, selain memeriksa sejumlah saksi, Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan penggeledahan Kantor Kemendag dan Kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Kantor PT PPI yang digeledah itu di Graha PPI, Jl. Abdul Muis, RT 11 RW 8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Ketut menjelaskan, di Kantor Kemendag, Tim Penyidik Pidsus melakukan penggeledahan di ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian.

“Sedangkan di Kantor PPI, Tim Penyidik Pidsus melakukan penggeledahan di Ruang Arsip serta Ruang Divisi Akuntasi dan Finance PT PPI,” ujarnya.

Ketut menyampaikan, dari kedua tempat tersebut, Tim Penyidik Pidsus Kejagung menemukan sekaligus menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana. “Penggeledahan tersebut dimulai sejak pukul 12.00 WIB,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kuntadi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menaikkan dua kasus dugaan korupsi lainnya ke tahap penyidikan, yakni:

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang–Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017–2023.

Ia menjelaskan, kasus ini berawal dari pelaksanaan pembangunan jalur kereta api senilai Rp1,3 triliun, diduga secara melawan hukum merekayasa dengan memecah nilai proyek menjadi kecil dengan tujuan menghindari proses lelang.

Selain itu, secara melawan hukum, lokasi pekerjaan pembangunan jalur kereta api juga dipindahkan sehingga tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal itu dilakukan guna mendapat keuntungan.

2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Proyek Fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka Tahun 2017–2018.

Adapun kasus posisi singkat perkaranya, kata Kuntadi, pada periode tahun tersebut diduga PT SCC telah melakukan kegiatan usaha yang berada di luar core bisnisnya, yaitu memberikan pembiayaan modal kerja pada beberapa perusahaan dengan cara membuat perjanjian kerja sama fiktif atas beberapa proyek antara lain:

• Proyek Data Storage, Network Performance & Diagnostic, SEIM dan Manage Service dengan PT PDS;

• Proyek penyediaan server dan storage system dengan PT PNB;

• Proyek penyediaan Network dan Generator dengan PT KMU.

“Akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp318 miliar,” ujarnya.