Purworejo, Gatra.com – Untuk mewujudkan pemdidikan dasar gratis, pemerintah memberikan beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bagi yang belum memperoleh KIP, melalui aspirasi anggota DPR RI, pemerintah memberikan Program Indonesia Pintar (PIP).

Tak hanya itu, untuk mahasiswa, pemerintah memberikan KIP Kuliah. Setiap tahun, anggota DPR RI, Bramantyo Suwondo atau Mas Bram, membagikan 10.000 KIP jalur aspirasi untuk murid-murid SD hingga SMA di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk KIP Kuliah jalur aspirasi, Mas Bram telah memberikan 130 bea siswa full bagi warga Purworejo.

Hal itu disampaikan oleh Mas Bram di hadapan puluhan warga Desa/Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dalam kegiatan reses anggota DPR RI di Gedung Serbaguna Desa Pituruh, Sabtu (7/8/2023).

"Sejak tahun 2020 hingga 2023, setiap tahun sudah 10.000 PIP dan 130 KIP Kuliah melalui jalur aspirasi kami, telah tersalur kepada masyarakat Purworejo. Bilamana dirasakan bermanfaat, maka akan kami perjuangkan terus," Mas Bram mengatakan.

Sepupu dari Ketum Partai Demokrat, AHY ini menerangkan, KIP Kuliah memberikan bea siswa gratis kepada para mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan uang saku bulanan.

"KIP Kuliah memberikan bea siswa full selama 8 semeter. Uang saku bulanan untuk menunjang kegiatan perkuliahan seperti kos, makan, dan lainnya. Dengan banyaknya sarjana, diharapkan bisa membawa kabupaten lebih maju dan sejahtera. Saat ini, Partai Demokrat Purworejo telah menjalin kerja sama dengan Univesrsitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) dan perguruan tinggi lainnya," kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi Parta Demokrat ini.

Saat ditanya mengenai sistem zonasi dalam PPDB sekolah negeri, Bram menilai bahwa sistem ini perlu dievaluasi. "Kalau saya berpendapat, sistem zonasi harus dievaluasi. Sebenarnya semangat pemerataan bagus, tapi harus dibarengi pula dengan pemerataan kualitas SDM guru dan infrastruktur," kata Bram.

Saat ini, ketika sistem zonasi telah diterapkan, masih banyak kekurangan guru yang telah memperoleh sertifikasi. Infrastruktur sekolah pun masih belum merata.

"Sistem zonasi, jika ingin berhasil, memerlukan anggaran yang besar. Kualitas SDM guru dan infrastruktur sekolah sekarang belum efektif. Jangan lagi ada sekolah unggulan dan nonunggulan. Jangan sampai zonasi akan memunculkan problem lain, seperti jual-beli KK, titip nama di KK dan lainnya. Jangan sampai anak berprestasi kalah dengan jarak sekolah. Kalau seperti ini justru menambah masalah," tegas Bram.