Jakarta, Gatra.com- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan empat perusahaan milik BUMN yang bermasalah dalam pengelolaan dana pensiun di BUMN.

Erick mengatakan telah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu kepada sejumlah dapen BUMN. Pada tahap awal ada 4 dapen yang masuk radar dan hasilnya ada kerugian Rp 300 miliar karena penyimpangan investasi.

“Awlalnya kita lakukan empat dana pensiun, ada Inhutani, ada PTPN ada Angkasa Pura 1, dan tentu juga RNI dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan,” ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Dikatakan Erick, dirinya memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dapen BUMN. Pada pemeriksaan awal, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya, atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat.

“Dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu 70 % sakit, 34 bisa dinyatakan tidak sehat,” ujarnya.

"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pihaknya telah menerima laporan empat tersebut. Guna setelahnya dilakukan penyelidikan terkait dugaan indikasi fraud atau korupsi pengelolaan dana pensiun.

"Ini kan baru hari ini diserahkan, dan tentunya beri kami kesempatan untuk mempelajari tentu perlu kami dalami dulu," kata Burhanuddin.

Sementara terkait indikasi kerugian negara, kata Burhanuddin, masih ada kemungkinan bertambah. Karena proses penyelidikan masih akan dilakukan termasuk proses audit bersama BPKP terkait kerugian negara.

"Tadi disampaikan Rp300 miliar itu kan indikasi awal yang dari hasil pemeriksaan," jelasnya.