Jakarta, Gatra.com - Idealnya, seorang calon wakil presiden (cawapres) tidak hanya muncul dengan kekuatan elektabilitas guna mendukung keterpilihan calon presidennya. Sesuai kebutuhan konstitusi, cawapres pun seharusnya datang dengan derajat konstitusionalnya yang bukan sekadar ‘ban serep’. Apalagi bila elektabilitas dan segenap kekuatan lain telah terkumpul mendukung kekuatan capresnya untuk bisa terpilih.
Hal tersebut dikemukakan pengajar Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Syafrizal Rambe, saat ditanya tentang kubu Prabowo dan Ganjar yang terkesan lamban menentukan calon wakil presiden masing-masing. Khusus tentang Prabowo, menurut Syafrizal, yang dibutuhkan Prabowo dari pendampingnya adalah seorang teknokrat berpengalaman.
Syafrizal menegaskan, dengan kian kompleksnya tugas konstitusional negara ke depan, prinsip meritokrasi menjadi hukum besi yang makin niscaya dalam urusan memilih sosok cawapres.
“Yang diperlukan Prabowo, dengan kekuatan Partai Golkar (Golongan Karya) dan jaringan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang telah merapat dan mendeklarasikan dukungan, sejatinya adalah seorang teknokratis, intelektual, dan cendekiawan yang menguasai aspek ketatanegaraan serta pemerintahan,” kata Syafrizal dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).
Merujuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sekaligus melihat diabaikannya fungsi wakil presiden dalam lima tahun terakhir, doktor ilmu politik yang pernah bertugas dua tahun di Ukraina itu menegaskan, meski Konstitusi menyatakan tugas wapres adalah membantu presiden, tugas dan wewenangnya jauh lebih kompleks dibanding seorang menteri yang juga seorang pembantu presiden. Untuk itulah, perlu dicari figur yang secara meritokrasi jelas mumpuni, mengerti segala hal yang bersangkutan dengan teknis penyelenggaraan negara, seorang intelektual, sekaligus idealnya mewakili komunitas besar tertentu.
Di lain, pengamat politik dari Lembaga Riset Publik (LRP), Muhammad Al-Fatih. Bagi Al-Fatih, selain datang dari internal parpol pengusung, Yusril Ihza Mahendra adalah figur paling mumpuni untuk membantu Prabowo pada tugas-tugas presidensinya.
“Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) yang selama ini senantiasa mendukung Prabowo, yakni Prof Yusril Ihza Mahendra adalah figur paling tepat. Yusril adalah seorang negarawan, intelektual, dan politisi yang pernah tiga kali menjabat menteri strategis di bawah tiga presiden yang berbeda. Yusril juga punya segudang pengalaman di dunia internasional,” ujar Al-Fatih secara terpisah.
Ia menunjuk peran Yusril ikut menyusun berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memimpin delegasi Indonesia ke berbagai pertemuan internasional, serta pernah menjadi Presiden Asia-Africa Legal Consultative Organization yang berkedudukan di New Delhi.
Yusril juga sosok politisi Islam moderat yang diterima oleh semua golongan. Ia menunjuk pernyataan almarhum Gus Dur yang pernah mengatakan bahwa kakek Yusril ialah ulama Nahdlatul Ulama (NU) kultural, meski ayah Yusril seorang Masyumi. Karena itu, Yusril akrab dengan amalan-amalan keagamaan yang dipraktikkan kalangan NU. Tidak heran Yusril akrab dengan keluarga Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, mulai dari Pak Ud, Gus Dur, dan Gus Solah.