Purworejo, Gatra.com- Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan suatu kondisi dimana masyarakat telah melakukan sanitasi total, tidak BAB di sembarang tempat. Akibat dari BABS bisa menyebabkan risiko penularan penyakit, seperti diare, kolera dan tipes.

Wakil Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Yuli Hastuti, meminta kepada seluruh masyarakat bekerja sama dalam mewujudkan ODF untuk meningkatkan kesejahteraan. Yuli Hastuti menyampaikan hal itu saat menyerahkan bantuan BAZNAS berupa paket ODF dan sembako untuk warga Kelurahan Sucen Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

"Dengan tercapainya ODF, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, saya meminta seluruh masyarakat terus bekerja sama dalam upaya mewujudkan ODF dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo,” harap Yuli Hastuti.

Pemkab Purworejo dalam Rakor menargetkan seluruh kecamatan mencapai ODF 100% pada Bulan September 2023 ini. Salah satu kecamatan yang telah mendeklarasikan ODF 100% adalah Kecamatan Ngombol. Camat Ngombol, Bangun Erlangga Ibrahim saat dihubungi menjelaskan bahwa, daerahnya sudah berproses sejak lama.

"Untuk mencapai ODF 100%, Kecamatan Ngombol telah berproses sejak lama, yakni sejak tahun 2014. Keberhasilan ini tentunya berkat bimbingan dari Pemkab melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas Ngombol, pemerintah desa (Pemdes) serta Forkopimcam Ngombol," tutur Camat Erlangga, Rabu (27/09).

Saat pertama menjabat beberapa bulan lalu, ada 6 dari 57 desa di Kecamatan Ngombol yang masih belum bebas BABS. Keenam desa tersebut adalah Awu Awu, Kaliwungu Lor, Wonosri, Sruwoh, Tanjungrejo dan Secang.

"Dari 6 desa tadi, paling akhir yang ODF 100% adalah Desa Wonosri yang deklarasi pada tangal 28 Agustus. Kemudian tanggal 16 September difasikitasi Puskesmas Ngombol, kami deklarasi ODF 100%. Keberhasilan ini tentunya butuh kolaborasi yang baik antara Dinkes serta jajarannya, Forkopimcam Ngombol, Pemdes dan masyarakat," ujar Erlangga.

Selain edukasi berjenjang, salah satu faktor keberhasilan bebas BABS adalah peran Pemdes yang menganggarkan untuk program jambanisasi menggunakan anggaran Dana Desa (DD). "Jika hanya mengandalkan dana dari Pemkab, tidak akan cukup, harus aada peran serta Pemdes memprioritaskan anggaran jambanisasi untuk warganya yang maish BAB sembarangan. Di Permendes, salah satu indikator kemiskinan ekstrim adalah terkait sanitasi total dengan bebas BABS atau ODF," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Paguyuban Kades, Lurah dan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo 'Polosoro', Suwarto mengatakan bahwa, pihaknya selalu mendorong agar para Kades menggunakan Dana Desa (DD) untuk menangani kemiskinan ekstrim. "Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrim desa adalah, warga tidak ada yang BAB sembarangan atau bebas ODF (Open Defecation Free). Dalam aturan penggunaan DD, pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu prioritas. Oleh karena itu, DD bisa digunakan untuk program jambanisasi warga, itulah yang didorong oleh Polosoro agar semua desa bebas ODF," kata Suwarto.

Adapun 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut adalah (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabatai dan hewani (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana oeperasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.