Jakarta, Gatra.com- Masalah polusi udara sudah menjadi perhatian nasional mengingat dampak besar akan kesehatan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara.

Bahwa untuk meminimalisir dampak buruk polusi udara terhadap masyarakat, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pemimpin penanganan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Presiden Jokowi menginstruksikan Menko Luhut dan Menkes Budi untuk mengatasi masalah tingginya polusi dan menyiapkan faskes, terutama tingkat puskesmas untuk siap melayani masyarakat dengan gejala asma dan penyakit respirasi lainnya. 

Baca juga: Polusi Udara Jakarta, Bambang Haryo minta Pemerintah Fokus pada Pemulihan Hutan dan Kawasan Hijau

Bahkan agar Puskesmas jadi garda terdepan, Menkes Budi akan menyiapkan spirometri di seluruh puskesmas tanah air untuk menilai fungsi paru dan mendiagnosis penyakit pernapasan.

Sementara itu, Ketua Pokja Asma dan PPOK dari Pehimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr. Budhi Antariksa, SpP(K) menjelaskan bahwa polusi udara memang bisa menjadi salah satu pencetus yang menimbulkan penyakit respirasi.

Hal ini juga cukup menghawatirkan dimana prevalensi penyandang asma di Indonesia per tahun 2022 mencapai 7% atau 18 juta orang. "Pasien asma adalah penyakit penyempitan saluran nafas karena ada pencetusnya. Dari luar adalah polusi udara, asap rokok hingga stres yang merupakan faktor harus dikontrol," kata dr Budhi dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (13/9).

Baca juga: Mitos atau Fakta, Semprot Air ke Jalan Setop Polusi Udara Jakarta

Menurut dr. Budhi, Puskesmas perlu ditingkatkan sebagai lini pertama untuk diagnosa dan pengobatan penyakit respirasi, termasuk asma. Selain persiapan spirometri sebagai alat pendukung diagnosa, pasien juga perlu diberikan obat sesuai tatalaksana medis terkini.

Contohnya, obat asma saat ini yang tersedia di puskesmas adalah obat pelega oral yang jika digunakan dalam jangka panjang justru dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan asma. “Supaya serangan asma tidak sering terjadi, pasien perlu diberikan obat pengontrol asma inhalasi di tingkat Puskesmas supaya asmanya terkontrol tidak hanya gejalanya,” ujar dia.

dr. Budi menambahkan bahwa sebenarnya obat pengontrol inhalasi asma sudah lama ada di BPJS tapi hanya belum tersedia di Puskesmas. “Dokter umum sudah memiliki kompetensi untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan untuk barbagai penyakit respirasi, termasuk asma.  Namun dengan adanya obat pengontrol, dokter Puskesmas akan bisa memberikan obat asma sesuai kebutuhan pasien berdasarkan tatalaksana medis pengobatan asma terkini,” jelas dr. Budi.

Sebagai informasi, beberapa penyakit yang mungkin terjadi akibat polusi udara ini antara lain adalah serangan asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Pneumonia, serta Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
Merujuk data situs pemantau kualitas udara IQAir, Jumat (1/9) indeks kualitas udara (AQI) kota Jakarta berada di angka 160 dengan kategori tidak sehat. Yang berarti memiliki kadar polutan particulate matter 2,5 (PM 2,5) tinggi.

Jakarta dalam urutan kota kedua dengan polusi tinggi dunia dibawah Kolkata, India dengan angka 161. Sedangkan Dubai, Uni Arab Emirates memiliki angka 158. Adapun indeks kadar udara yang bersih ada di angka 0-50, sedangkan moderate di angka 51-100, dan tidak sehat untuk orang sensitif jika angkanya mencapai 101-150.

Baca juga: Menko Luhut Ingatkan Dampak Kemarau, Polusi Udara Hingga Kebakaran Hutan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa kasus penyakit respirasi di Jabodetabek meningkat dalam enam bulan terakhir. Data tersebut merujuk dari laporan yang dilakukan oleh Puskesmas maupun rumah sakit di wilayah Jabodetabek.

"Dalam enam bulan terakhir menunjukan terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dilaporkan di Puskesmas maupun di rumah sakit Jabodetabek. Untuk wilayah DKI Jakarta mencapai 100 ribu kasus/bulan," papar Maxi dalam keterangan pers, Senin (28/8).

Peningkatan kasus itu juga sudah menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023 lalu. Bahkan masalah polusi udara juga sudah menjadi perhatian nasional.