Jakarta, Gatra.com - Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang energi dan lingkungan mengungkapkan, upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi tidak hanya membawa dampak positif, namun juga akan berdampak negatif pada daerah penghasil batu bara.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi dari penurunan industri batu bara tersebut adalah transformasi ekonomi.

"Kita bisa melihat dampaknya tidak hanya pada sektor kelistrikan, tapi pada sektor-sektor lain, misalnya pada daerah penghasil batu bara yang kami lihat perlu melakukan transformasi ekonomi," katanya dalam media briefing bertajuk Mempersiapkan Transisi Energi Indonesia dan Peluncuran IETD 2023 secara daring, Rabu (13/9).

Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan pengakhiran dini operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada 2050 mendatang. Pensiun dini PLTU ini sebagai salah satu upaya dalam mendukung target netral karbon atau net zero emissions (NZE) pada 2060 mendatang atau lebih cepat.

Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan di daerah penghasil batu bara memerlukan, perencanaan diversifikasi dan transformasi ekonomi yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

"Ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa dibawa lebih lanjut untuk mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan," pungkasnya.