Jakarta, Gatra.com – Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari, mengatakan, pihaknya menggunakan strategi khusus untuk menyalurkan Bansos Sembako dan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terluar, terdepan, terpencil (3T).

Hendra dalam keterangan pers pada Minggu (10/9), mengatakan, pihaknya menggunakan strategi khusus karena kondisi daerah 3T berbeda dengan wilayah perkotaan. Tidak semua wilayah penyaluran bansos itu berada di tempat yang mudah diakses.

“Ada banyak daerah yang butuh perjuangan untuk mengaksesnya, lokasinya yang tidak dekat dengan kota, transportasinya juga tidak mudah, serta koneksi jaringan yang tidak kuat atau blank spot,” ungkapnya.

Guna mempercepat penyaluran, Pos Indonesia mendahulukan pendistribusian bansos di wilayah 3T. Sebelum memulai penyaluran, pihak Pos melakukan persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Untuk wilayah 3T kami melakukan treatment khusus, yaitu sebelum penyaluran kami membuat jadwal kepada pemerintah daerah setempat,” katanya.

Detailnya, lanjut dia, kapan akan melakukan penyaluran, kapan bisa berkumpul, lokasinya di mana, dan waktunya jam berapa. Sebab, warga di wilayah 3T ini rata-rata punya kesibukan ke ladang, nelayan di laut, sehingga harus dicarikan waktu yang tepat.

Kondisi lain yang memengaruhi penyaluran bansos adalah ketersediaan jaringan sinyal di daerah 3T. Apalagi petugas Pos menggunakan aplikasi (PGC Pos Giro Cash) pada setiap penyaluran. Beruntung, aplikasi PGC memungkinkan petugas tetap bisa memasukkan data KPM meski kondisi sinyal sedang buruk.

“Selain itu karena koneksi jaringan kadang offline, maka kita menyiapkan aplikasi offline sehingga aplikasi walau tidak ada sinyal tetap bisa digunakan. Semua data di aplikasi yang telah diunggah akan otomatis terkoneksi saat sudah ada sinyal,” kata Hendra.

Mengenai PGC, Hendra menjelaska, aplikasi ini diciptakan oleh tim Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penyaluran. Dalam PGC ini selain penerima direkam wajahnya, juga merekam foto KTP dan foto rumahnya, serta lokasi terjadinya pembayaran juga terkirim geo tagging-nya.

“Aplikasi PGC ini bukan hanya PT Pos yang terbantu karena bisa memonitor penyaluran, tetapi juga pemberi kerja bisa mengakses kinerja dan posisi penyaluran secara real time,” ujarnya.

Aplikasi ini memudahkan pemberi kerja untuk memantau kinerja daerah mana yang sudah bagus dan yang masih perlu ditingkatkan. Itu beberapa manfaat dan keunggulan aplikasi PGC sehingga pihaknya mendapat penghargaan dari iNews.

“Ini memacu kami agar bagaimana aplikasi PGC ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan terus kita kembangkan aplikasinya sesuai kebutuhan pemerintah atau pelanggan kita,” ujarnya.

Hendra optimistis penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 3 akan sukses seperti tahap sebelumnya. Penyaluran tahap 2 Pos Indonesia menerima alokasi 3,7 juta untuk bansos sembako dan PKH. Alokasi paling banyak adalah yang mendapatkan bansos sembako sebanyak 2,3 juta.

“Alokasi penerima PKH dan sembako murni sekitar 700 ribuan. Realisasi penyaluran tahap 2 di angka 97%. Di sisa waktu ini bisa mencapai 98% atau 99%," katanya.

Hendra menyimpulkan untuk menyukseskan penyaluran bansos di wilayah 3T dibutuhkan persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, monitoring juga penting dilakukan untuk memantau capaian penyaluran.

“Penyaluran bansos di daerah 3T, koordinasi sangat penting. Tidak mudah mengumpulkan orang di satu tempat dan suatu waktu, karena mereka punya kesibukan dan alat komunikasi kita terbatas,” katanya.

Pihaknya betul-betul koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur keamanan juga menjadi kunci pelaksanaan pembayaran di daerah 3T. Untuk memperkuat fungsi monitoring, Hendra secara langsung memantau penyaluran bansos di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Salah satu fungsi monitoring ialah kita menyaksikan pembayaran langsung. Kita memastikan apakah penerima bantuan tepat orangnya dan penerima menerima uang sesuai jumlahnya,” kata dia.

Selain itu, apakah petugas melakukan fungsinya sesuai aturan sehingga KPM nyaman dan menikmati penyaluran yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Penyaluran oleh Pos Indonesia di kantor kecamatan membantu KPM tidak perlu datang ke kota untuk mencairkan dana bansos. KPM bisa menghemat ongkos.

Sedangkan untuk penyaluran bansos PKH dan sembako di daerah 3T, salah satunya telah dimulai di NTT pada 1 September. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana pada Dinsos P3A Kabupaten Manggarai Barat, Regina Yustina K Jalu, menjelaskan di NTT, khususnya Manggarai Barat, mendapat alokasi 30 ribu KPM.

“Untuk masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan di Manggarai Barat sangat banyak. Untuk penyaluran bansos PKH dan sembako 30 ribuan KK,” katanya.

Menurut Regina, penyalurannya melalui dua lembaga bayar, yakni BRI dan PT Pos Indonesia. Adapun yang sedang berjalan saat ini di PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk BRI, sesuai dengan keterangan di sistem, sedang proses.

Metode penyaluran bansos tahap 1 dan 2 dilakukan PT Pos Indonesia melalui komunitas mendatangi KPM dan kunjungan ke rumah KPM. Kunjungan ke rumah KPM biasanya untuk KPM yang betul-betul mengalami kendala tetap, misalnya disabilitas dan lansia yang tidak bisa berjalan.

“KPM yang tidak ditemukan di lapangan oleh pihak PT Pos maupun Dinsos maka bantuan dikembalikan ke pusat,” ujarnya.

Begitupun KPM yang sudah meninggal dan tidak ada ahli warisnya dalam satu KK, juga dikembalikan. Demikian juga bagi KPM yang sudah memiliki pekerjaan dan kesejahteraannya sudah sangat bagus.

Regina berharap pemerintah daerah dan Kementerian Sosial secara berkala melakukan penbaruan data KPM. Sebab, masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bansos.

Ia sudah berulang kali ke Dinas Sosial menyampaikan, baik melalui surat tertulis maupun lisan agar kepala desa rajin meng-update data untuk memastikan masyarakatnya ada di desa, pindah alamat, dan status sejahtera semakin baik atau tidak.

Pemerintah desa sepengetahuan camat diharapkan rajin memverifikasi dan memvalidasi data sehingga penerima bantuan itu benar-benar layak. Penerima yang tidak layak agar dikeluarkan.

“Kalaupun ada usulan baru yang belum ada dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, sebaiknya desa melakukan pendataan lagi dilengkapi foto kondisi rumah, dokumen KK, dan KTP,” ujarnya.

Regina secara khusus memberikan apresiasi atas kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos karena mampu mendistribusikan secara efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Sejauh ini PT Pos sudah baik, bahkan kami menilai PT Pos lebih baik dari lembaga bayar lainnya. Di Manggarai Barat tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan PT Pos cepat ditangani,” tuturnya.

Apresiasi juga diberikan oleh KPM Partini. Terlebih bansos yang disalurkan oleh Pos Indonesia tidak ada potongan sama sekali. “Saya terima bansos Rp600 ribu untuk belanja anak-anak, kebutuhan rumah tangga, membeli beras. Saya senang dan semangat bisa terima bantuan,” kata Partini.

Ia menyampaikan, saat pencairan dana bansos pun mudah dan cepat. “Tidak ada kesulitan maupun potongan bantuan. Saya hanya perlu bawa KTP dan KK untuk ambil bansos. Harapan saya kalau bisa ditambah lagi uang bantuannya. Semoga bantuan ini bisa terus berlanjut,” katanya.