Jakarta, Gatra.com- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara terkait penolakan yang ia terima ketika hendak menghadiri acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Internasional di Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Selasa (5/9), meski ia semula diundang untuk membuka acara tersebut.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin pun membantah bahwa ada intimidasi dari pihak tertentu agar dirinya batal memberikan sambutan. Menurutnya, acara MTQ itu berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

"Jadi, perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot," kata Cak Imin dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Partai NasDem, di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Rabu (6/9).

Walau demikian, Cak Imin tak menepis bahwa Bupati Tanah Laut Sukamta memang melarangnya untuk membuka acara tersebut. Ia mengaku sempat heran akan besarnya andil Bupati dalam agenda yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Jam'iyyatul Qurra wal Huffadz (JQH) yang berkantor di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Hanya saja, setelahnya ia baru mendapat informasi bahwa penyelenggaraan acara MTQ itu sebagiannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Hal itu pun kemudian disambut maklum oleh Cak Imin.

"Jadi, wajar yang punya anggaran enggak berkenan. Tahu begitu saya biayai sendiri!" kata Cak Imin sambil berkelakar.

Sebagai informasi, meski sebelumnya telah diundang untuk membuka acara, Cak Imin justru menerima penolakan dari Bupati Tanah Laut setibanya di lokasi.

Menurut Cak Imin, ia tak hanya dilarang untuk membuka acara, tapi juga tidak diperkenankan Sang Bupati untuk hadir dalam acara tersebut. Ia juga mengaku, pihak panitia bahkan mematikan backdrop berupa videotron ketika ia hendak mengambil gambar di depan backdrop tersebut sebagai bukti kehadirannya di Banjarmasin.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku menolak kehadiran Cak Imin karena khawatir ia dianggap akan hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres (Bacawapres) Anies Baswedan. Sukamta memandang, hal itu berpotensi menjadi masalah bagi dirinya dan Cak Imin, karena keduanya boleh jadi dianggap menggunakan dana APBD untuk keperluan politis.