Jakarta, Gatra.com - Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ini pada Jumat sore lalu, kelihatan betul kalau dia tak mau ada warga Kota Batam yang menderita lantaran proyek pembangunan ataupun pengembangan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Tak terkecuali warga Rempang yang beberapa hari lalu sempat datang ke kantor BP Batam menyampaikan unek-unek terkait proyek pembangunan Rempang Eco-City yang masuk dalam program strategis nasional itu.

Maklum, selain Kepala BP Batam, Muhammad Rudi juga Wali Kota Batam. Maka semua orang yang ada di wilayah yang dia pimpinan, adalah warga yang musti dia lindungi dan perhatikan.

Tak kurang dari 22 Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait yang mendengar omongan lelaki 59 tahun ini dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Jumat sore itu.

Kebetulan ratas yang digelar di ruang rapat Oka Kretagama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat itu membahas soal Pengembangan Pulau Rempang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, hadir dalam rapat itu. Ada juga Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad.

Ada tiga poin besar yang dibahas dalam rapat yang berlangsung selama satu jam itu; penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.

Airlangga menyebut, rencana pengembangan Rempang sudah dimulai sejak tahun 2004 berdasarkan Akta Perjanjian kerjasama No. 66 Tahun 2004 antara BP Batam, Pemko Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).

"Rapat ini untuk mensinkronkan langkah agar investasi bisa dijalankan. Hasil rapat ini akan kami rapatkan dengan Presiden," kata Airlangga.

Mendengar itu, Rudi nampak sumringah. Sebab dia sangat berharap segara ada solusi agar daerahnya aman dan damai ditengah gencarnya investasi yang masuk ke Batam.

Kalau Rudi sendiri, demi masyarakatnya, dia telah menyiapkan kavlingan lahan seluas 500 meter persegi kepada setiap kepala keluarga yang akan direlokasi dari Pulau Rempang ke Pulau Galang. Luasan itu membengkak dari yang tadinya hanya 200 meter persegi.

Tanah yang akan dilengkapi dengan rumah tipe 45 itu bersertifikat. Kepada masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan tidak perlu membayar Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Komplek ini akan dilengkapi dengann fasilitas ibadah, fasilitas dermaga, fasilitas olahraga, akses jalan, listrik, pasar tradisional, puskesmas, sekolah hingga Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Rudi juga menginisiasi pemberian bantuan kepada nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga demi mempermudah aktivitas masyarakat.

Lelaki ini kemudian memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan Pulau Rempang musti melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, Rudi optimistis pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT. MEG kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

"Harapan besar saya ya warga tempatan dilibatkan dalam pembangunan Pulau Rempang. Biar kesejahteraan bisa merata dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Pengembangan Rempang Eco-City sendiri mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Rencana investasi mencapai Rp381 triliun. Populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja di kawasan ini diprediksi akan mencapai 306.000 orang pada tahun 2080.

Abdul Aziz