Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi di tahun politik yang akan berlangsung pada 2024 mendatang memiliki risiko.

Menurut Nicke, hal tersebut membuat pemerintah tak kunjung meneken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang direncanakan mengatur lebih detail syarat serta target penerima BBM subsidi di masyarakat.

"Ada Perpres 191 tahun 2014 yang harus didetailkan,” kata Nicke dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 diselenggarakan secara daring pada Senin (4/9).

"Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar," tambah Nicke.

Dalam kesempatan tersebut, Nicke mengatakan, Pertamina dalam hal ini mencoba mengendalikan BBM dengan melakukan digitalisasi SPBU dengan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah. Sedangkan, LPG dilakukan pengendalian dengan cara pendaftaran di pangkalan.

"Oleh karena itu kami coba kendalikan dengan regulasi yang ada dengan sistem digitalisasi. Itu saja yang bisa kami lakukan," pungkasnya.