Mataram, Gatra.com - Perluasan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan tidak saja bertambah dan menggerakkan sektor ekonomi melalui industrialisasi, namun secara bersamaan memelihara hutan dengan cara produktif.

"Di negara maju bukan tidak boleh menebang hutan. Tapi ada strategi agar keseimbangan terjaga dan menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat," kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah seusai Rakor percepatan Perhutanan sosial yang dihadiri seluruh pemangku kebijakan se NTB, di Mataram, Senin (4/9).

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini mengungkapkan, yang paling utama dari strategi perluasan dan pengelolaan hutan sosial adalah bagaimana menggerakkan semua pihak agar bekerja nyata.

“Dari sisi industri, peta jalan industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat secara bersama sama diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat, dengan strategi perluasan hutan yang tidak mengurangi namun bahkan melestarikan hutan yang ada,” ungkapnya.

Baca Juga: NTB Alokasikan 400 Ribu Hektare Hutan Sosial

Balai Perhutana Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Bali, Rahmat Sabari mengatakan, ada 82 ribu ha perhutanan sosial di NTB dari target nasional 285 ribu Ha di tahun 2030.

Dikatakan, sepertiga dari kawasan hutan NTB akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan perhutanan sosial untuk menjawab persoalan lingkungan dan masyarakat pesisir hutan.

Dalam masterplan kawasan pengembangan hutan terpadu NTB, yang sedang berproses adalah kawasan Mandalika, kabupaten Bima dan Dompu dengan pendekatan mitigasi.

Baca Juga: Ribuan Hektar Hutan dan Lahan Terbakar di NTB

"Nantinya strategi pengelolaan hutan sosial dengan pendekatan industrialisasi akan bersinergi dengan program program dinas," tandasnya.