Kupang, Gatra.com –‎ Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT), Leonardus Lelo, merespons duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyebut Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tak beretika dengan usulan duet sepihak itu.

"Surya Paloh itu tidak punya etika politik yang bisa dipercayai dalam koalisi yang sudah dibentuk. Sudah bentuk koalisi 3 partai, belum ada pembahasan bersama kaget dia menduetkan Anis Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Iini menujujkan dia, Surya Paloh tidak beretika dalam politik,” kata Leonardus pada Jumat (1/9).

Untuk NTT, jelas Leonardus, tidak ada baliho Anies karena dari dulu pihaknya sudah memprediksi bahwa sikap Anies dan Surya Paloh, itu tidak punya komitmen dan konsisten dengan piagam yang telah ditandatangani.

“Kami sudah pradiksi, Anis dan Surya Paloh itu pendiriannya plin plan. Tidak punya komitmen dan konsisten dengan piagam yang telah ditandatangani. Karena itu kami tidak memasang baliho Anis di NTT,” ujar Leonardus.

Leo demikoan Leonardus karib disapa, meyakini dari sisi elektabilitas AHY sangat layak menjadi cawapres. Namun sikap Surya Paloh justru tidak beretika dalam sikap politiknya. Padahal salah satu tujuan parpol ialah membangun etika dan budaya politik.

"Bagi kami tidak ada masalah dengan ketua umum kami karena elektabilitas Pak AHY layak jadi cawapres. Dan itu pun Anies sendiri mengiyakan dengan bersurat ke ketua umum kami. Tapi hasilnya, keduanya berkhianat dan tidak beretika di republik ini," kata Leo.

Lebih lanjut Leo mempertanyakan untuk apa piagam itu diteken kalau tidak punya etika politik dalam satu koalisi. Bahkan komunikasi pun tidak dilakukan.

"Piagamnya sudah diteken. Tiba-tiba saja langsung membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan Partai Demokrat. Etikanya di mana?" katanya

Untuk diketahui, sebelumnya Demokrat blak-blakan membongkar kerja sama NasDem dengan PKB yang mengusung duet Anies-Cak Imin. Keputusan itu diambil secara sepihak oleh Ketum NasDem, Surya Paloh.

Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak NasDem diungkap oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya. Selain itu, Demokrat merasa partainya dipaksa menerima keputusan duet Anies-Cak Imin.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Menurutnya, ini juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

Sementara itu, Surya Paloh menyatakan duet Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," kata Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis malam (31/8).

Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Surya Paloh meminta semua untuk menunggu hasil akhirnya.

"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.

Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies-Cak Imin, ia tidak tegas menjawab. Soalnya, ini belum pasti.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja kan itu belum tuntas sepenuhnya," kata dia.

Surya Paloh juga mengatakan, saat ini koalisi pro-Anies yang berisi NasDem, Demokrat, dan PKS masih ada. Namun, dia tidak mengetahui besok.

"Sampai hari ini koalisi masih ada, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga," kata Paloh.

Paloh menegaskan, komunikasi koalisi partai pro-Anies itu berjalan baik. Meski dirinya tidak terjun langsung, sebab ada tim yang menjadi representatif para ketum partai yang telah terbentuk yakni Tim 8.

"Memang selama ini berjalan seperti itu tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim representatif partai, dalam hal ini representatif para ketum yaitu Tim 8," ujarnya.