Jakarta, Gatra.com - Partai Demokrat telah resmi keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), serta menarik dukungan terhadap Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu ditetapkan dalam rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang digelar di Puri Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9) hari ini.

Dengan demikian, Demokrat pun telah bebas menjalin komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka membangun koalisi. Sekretaris MTP Andi Mallarangeng pun menyatakan, pihaknya tidak akan memberikan syarat untuk partai politik yang nanti akan menjalin koalisi dengan pihaknya.

"Dari dulu ketika kami berkoalisi termasuk dengan waktu dengan KPP ini kami tidak pernah memajukan persyaratan apapun," kata Andi Mallarangeng, dalam konferensi pers usai rapat MTP di Puri Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9).

Baca juga: Demokrat Resmi Keluar Koalisi Perubahan dan Cabut Dukungan ke Anies Baswedan

Menurut Andi, Partai Demokrat terus mengedepankan komunikasi dengan partai politik rekan koalisinya. Dari sanalah, pembicaraan lebih lanjut baru akan terbangun.

"[Oleh] karena itu, sekali lagi, dari dulu kedepannya kita tidak pernah mengajukan syarat. Yang paling penting, komunikasi terbangun chemistry, terbangun visi yang sama," ujarnya.

Andi memandang, terbangunnya visi dan kesinambungan antara Partai Demokrat dengan partai lainnya dapat terjalin hingga terlaksananya Pilpres 2024. Dengan begitu, kata Andi, koalisi juga dapat terbangun dengan sukses hingga kontestasi politik di tahun depan mencapai garis finis.

Baca juga: Beri Sinyal, SBY Yakin Akan Temukan Mitra Koalisi yang Lebih Baik

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat telah menggelar rapat MTP untuk menentukan sikap partai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Demokrat mengaku, merasa dikhianati atas inisiatif sepihak Surya Paloh untuk menduetkan Anies-Cak Imin, yang diamini secara sepihak pula oleh Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa langkah sepihak yang diambil Surya Paloh itu baru didengarnya dari Juru Bicara Anies Sudirman Said, pada Kamis (30/8). Informasi yang didapatkan oleh Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Partai NasDem telah menyepakati kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung pasangan calon Anies-Cak Imin.

Teuku Riefky menyebut, keputusan yang diambil Surya Paloh itu sma sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan rekan sekoalisi NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Menurutnya, justru Anies telah memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak Juni 2023.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam pernyataannya, pada Kamis (31/8) kemarin.