Jakarta, Gatra.com - Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) buntut langkah sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk menduetkan bakal calon presiden (Bacapres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas keberlanjutan koalisi sekaligus sosok capres-cawapres usungan Partai Demokrat.

"Jadi, memang setelah kejadian kemarin dan kita ditinggalkan oleh NasDem dan Anies, jadi tentu saja kita harus merapatkan oleh  Majelis Tinggi Partai," kata Andi Mallarangeng ketika ditemui awak media, di Puri Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9).

Andi menegaskan, rapat itu menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan untuk memutuskan sikap Partai Demokrat terkait KPP dan pengusungan terhadap Anies. Menurutnya, rapat tersebut merupakan bagian dari ranah Majelis Tinggi Partai. Hal itu sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Tentu saja harus ada keputusan MTP pula, harus, [untuk memutuskan] tidak lagi bersama-sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat. [Oleh] karena itulah, rapat MTP untuk memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam KPP," ujar Andi.

Adapun, rapat itu diagendakan berlangsung pada pukul 16.00 WIB. Selain Andi Mallarangeng, sederet jajaran MTP lainnya pun disebut hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya adalah Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Wakil Ketua MTP sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa langkah sepihak yang diambil Surya Paloh itu baru didengarnya dari Juru Bicara Anies Sudirman Said, pada Kamis (30/8). Informasi yang didapatkan oleh Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Partai NasDem telah menyepakati kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung pasangan calon Anies-Cak Imin.

Teuku Riefky menyebut, keputusan yang diambil Surya Paloh itu sma sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan rekan sekoalisi NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Menurutnya, justru Anies telah memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak Juni 2023.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam pernyataannya, pada Kamis (31/8).