Jakarta, Gatra.com - Partai Demokrat mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah mengambil langkah sepihak untuk menyandingkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan Bakal calon presiden (Bacapres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan terkait isu yang menyangkut rekan satu koalisinya itu. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari demokrasi di Tanah Air.
"Ya inilah namanya demokrasi kita. Demokrasi kita, musyawarah," kata Prabowo Subianto ketika ditemui awak media di kawasan Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis (31/8).
Baca juga: Demokrat Bongkar Langkah Anies Gandeng Cak Imin Buntut Inisiatif Sepihak Surya Paloh
Namun demikian, Prabowo mengaku belum mendengar kabar mengenai hal tersebut. Namun, menurutnya, jalinan kerja sama yang terbangun antara Cak Imin dan Surya Paloh adalah musyawarah dan negosiasi, yang merupakan bagian dari demokrasi.
"Santai-santai saja ya. [Kalau Koalisi Indonesia Maju] wakil presiden nanti saatnya ada [dideklarasikan]," ucap Prabowo dalam kesempatan itu.
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa langkah sepihak yang diambil Surya Paloh itu baru didengarnya dari Juru Bicara Anies Sudirman Said, pada Kamis (30/8). Informasi yang didapatkan oleh Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Partai NasDem telah menyepakati kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung pasangan calon Anies-Cak Imin.
Teuku Riefky menyebut, keputusan yang diambil Surya Paloh itu sama sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan rekan sekoalisi NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Menurutnya, justru Anies telah memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak Juni 2023.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam pernyataannya, pada Kamis (31/8).