Jakarta, Gatra.com – Partai Demokrat mengungkapkan kondisi terkini yang tengah terjadi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah resmi mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden (Capres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, menyatakan, adanya langkah sepihak yang diambil Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk menyandingkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam pemilu mendatang.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (31/8).

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," lanjutnya.

Teuku Riefky menyatakan, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan lanjutan sebagai respons atas hal tersebut. Pasalnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

1. Anies Disebut Telah Pinang AHY Sebagai Cawapres Sejak Juni 2023

Teuku Riefky menyatakan, secara kronologis, Partai Demokrat telah setuju untuk berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Anies Baswedan mengajak Ketum AHY 'menjemput takdir' sebagai pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024, pada 23 Januari 2023 lalu.

Koalisi itu kemudian diresmikan secara formal pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi enam butir poin kesepakatan. Dua di antaranya adalah poin bahwa capres usungan koalisi diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan, dan nama cawapres tersebut akan diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," ujar Teuku Riefky.

Riefky pun menyatakan bahwa menindaklanjuti hal itu, Anies selaku capres usungan KPP telah memutuskan untuk memilih AHY untuk mendampinginya melaju pada Pemilu 2024, pada 14 Juni 2023 silam. Nama AHY pun disebutnya telah Anies sampaikan kepada ketua umum dan majelis tertinggi masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi.

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," ucapnya.

Bahkan, menurut Riefky, Anies juga telah menyampaikan alasan yang membuat dirinya menjatuhkan pilihan terhadap AHY. Ketika itu, Anies menyebut bahwa AHY dinilainya telah memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan dalam piagam koalisi.

Selain itu, menurut Riefky, Anies juga menilai AHY memiliki keberanian dengan mengambil risiko untuk menjadi cawapresnya meskipun Partai Demokrat terancam diambil alih oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ujar Riefky.

2. Desakan Agar Anies Segera Deklarasi Cawapres

Riefky menyebut, jajaran koalisi, utamanya Partai Demokrat, PKS, dan Tim 8 yang telah sepakat dalam deklarasi pembentukan dan pengesahan KPP, juga turut sepakat untuk segera mendeklarasikan penetapan capres-cawapres yang hendak diusung.

Hal itu dilakukan sebagai respons atas pertanyaan dan desakan dari masyarakat luas tentang kepastian arah berlabuhnya KPP sekaligus angka elektabilitas Anies yang terus merosot dalam berbagai survei.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud," kata Teuku Riefky.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," imbuhnya.

Padahal, menurut Riefky, Tim 8 telah bersepakat bahwa waktu menjadi hal yang esensial dalam pengambilan langkah KPP. Hal itu berdasarkan serangkaian desakan yang semakin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya KPP. Ia juga menyatakan bahwa Tim 8 juga telah mengomunikasikan mengenai pentingnya waktu deklarasi tersebut dengan seluruh ketua umum partai.

"Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi, karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya," ujar Riefky.

Bahkan, menurutnya, Anies juga telah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada Jumat (25/8) silam, atau sekitar enam hari lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya.

3. Keputusan Sepihak Surya Paloh yang Demokrat Nilai Sebagai Penghianatan

Namun, Partai Demokrat kemudian dikejutkan dengan langkah yang diambil secara sepihak oleh Surya Paloh yang tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres dari Anies, pada Selasa (29/8). Menurut Riefky, keputusan yang diumumkan Surya Paloh di NasDem Tower itu sama sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan PKS.

Pada malam yang sama, Anies pun dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Bahkan, sehari setelahnya, yaitu pada Rabu (30/8), Anies tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat mengenai hal tersebut. Justru, Anies terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Teuku Riefky dalam pernyataannya.