Jakarta, Gatra.com – Kepala LLDIKTI Wilayah III, Prof. Dr. Toni Toharudin, dan Rektor Universitas Pancasila (UP), Prof. Dr. Eddie Toet Hendratno, angkat bicaras soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan (sekolah dan kampus).

Eddie dalam konferensi pers usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Peangdian kepada Masyarakat Kemumasan antara Universitas Pancasila dengan LLDIKTI Wilayah III di UP, Jakarta, Senin (28/8), menyampaikan, kalau di kampus tidak terlalu menjadi persoalan.

“Kalau itu dilakukan di perguruan tinggi sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, menurut saya itu bagus,” katanya.

Namun, lanjut dia, kalau itu dilakukan di tingkat pendidikan di bawah strata perguruan tinggi, misalnya sekolah menengah dan tempat ibadah, mungkin itu harus dihitung ulang. Pasalnya, kesiapan murid atau siswa belum begitu matang.

“Kalau perguruan tinggi stratanya sudah cukup untuk menerima perbedaan-perbedaan. Tapi kalau di tempat lain, apalgi di pendidikan yang lebih rendah, mungkin bisa diterima dan disalahartikan berbeda lagi,” ujarnya.

Eddie berpandangan bahwa kampus bisa menjadi tempat kampanye karena pendidikan politik itu sangat perlu dan penting. Namun demikian, ia menyampaikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

Salah satunya, lanjut dia, soal kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan kepada calon presiden atau wakil calon presiden (capres-cawapres) yang kadang-kadang setengah menghakimi.

“Perlu kedewasan dari mahasiswa kita, bukan menghakimi calon, harusnya larinya bukan ke situ, dengan segala hormat kepada para organisasi dan mahasiswa di univeritas, kita perlu berhati-hati dan mendewasakan diri,” katanya.

Ia juga menyampaikan salah satu kasus pengusiran yang dilakukan oleh pihak mahasiswa terhadap gubernur ketika datang ke salah satu kampus di Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Padahal, guburnur tersebut datang atas undangan pihak univeritas.

“Dia datang atas undangan kok, dan kemudian dengan kata-kata yang tidak pas, malah guburnurnya disuruh pergi. Nah, budipekerti seperti itu jauh dari budipekerti kita, jadi itu yang juga harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Eddie menyampaikan, pihaknya akan mengundang seluruh Capres ke kampus UP setelah pada hari ini, Ganjar Pranowo hadir sebagai pembicara kepada para mahasiswa baru.

“Kami juga ingin mengundang para capres, nanti dalam bulan depan atau [waktu lain], tapi nanti akan kami atur kalau nanti mahasiswa yang nanya harus yang bermutu, tidak boleh malah merendahkan, atau tidak menghargai,” katanya.

Ia menyampaikan, seseorang mau menjadi capres atau cawapres tentunya karena sudah mempunyai banyak pengalaman dan jam terbang di berbagai bidang atau organisasi atau kepala daerah.

“Jadi tidak boleh kita anggap mereka itu butuh jabatan, butuh uang, atau mau korupsi. Tuduhan-tuduhan yang begitu harus kita jauhkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk mahasiswa ini sangat penting, namun pihak kampus harus mampu mengatisipasi potensi yang tidak diinginkan, termasuk menjatuhkan pribadi capres.

“Kita harus jaga, jangan sampai mahasiswa ini menjadi liar, seakan-akan menjadi setengah dewa. Setengah dewa menghakimi orang lain, padahal dia sendiri belum cukup melakukan itu,” ujarnya.

Adapun Toni menyampaikan, sepanjang kampanye itu memperlihatkan ada peningkatan kualitas pada sisi akademis, itu tidak terlalu menjadi masalah. Terlebih lagi, kampus atau perguruan tinggi juga sudah mendesain secara khusus tentang pemanfaatan politikus untuk berbicara di lingkungan kampus.

“Ini kebutulan belum proses kampanye, jadi momen yang luar biasa penting untuk diketahui para mahasiswa, sebetulnya mindset calon ini seperti apa,” katanya.

Artinya, lanjut dia, sepanjang menunjang sisi akademis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran politik bagi para mahasiswa, itu tidak menjadi masalah atau pesoalan.

Kerja Sama UP-LLDIKTI Wilayah III

Adapun untuk kerja sama yang diteken rektor UP dan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Eddie menjelaskan, ini merupakan upaya untuk mempermudah kolaborasi dan komunikasi dalam mengatasi berbagai kendala mengenai pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang kehumasan.

Dalam kesempatan ini, ia juga mengutarakan soal perpanjangan status predikat unggul yang akan jatuh tempo pada 19 Desember mendatang serta waiting list beberapa ?calon guru besar yang diajukan UP.

“Kami punya tim percepatan guru besar, kami dorong dan 'paksa' untuk segera urus guru besarnya. Salah satu cara saya 'maksa', saya selalu sebut di dalam acara rapat dan resmi supaya malu kalau belum guru besar,” ujarnya berkelakar.

Ia menyadari bahwa untuk menjadi guru besar saat ini terbilang sulit dan meminta para kandidat terus berusaha dan bersabar. “Kalau menurut lagu itu indah pada waktunya,” ujar dia.

Eddie mengharapkan, kesepuluh calon guru besar yang diusulkan UP bisa segera memperolehnya dengan catatan terpenuhi seluruh syarat dan ketentuannya. Dari 10 yang diajukan, baru 3 yang telah memperoleh gelar tersebut.

“Nanti kalau sudah 5 baru kita kukuhkan karena sesuai sila Pancasila, kalau nunggu 10 lama lagi,” katanya kemudian menyebutkan sejumlah nama yang status guru besarnya masih dalam proses.

“Kami ingin terus maju, semua prodi nanti unggul, sekarang sudah 9, sekarang di Informatika di Fakultas Teknik,” katanya.

Sementara itu, Toni menyampaikan, penandatangan kerja sama ini luar biasa karena dengan kolaborasi dengan kemitraan, kreativitas dan inovasi itu akan muncul. Ini akan mendukung UP meningkatkan kualitas pendidikanya.

“Kami menyambut baik kerja sama ini, dan ketika ada kerja sama maka problem-problem yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan sama-sama,” ujarnya.

Karena itu, Toni menilai kerja sama ini penting untuk kemitraan dan kolaborasi. “Salah satunya kreativitas, inovasi, dan problem solving itu akan bisa diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Sedangkan saat disinggung implementasi konkret dari kerja sama yang telah ditekan, Toni menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) tengah fokus menyosialisasikan berbagai kebijakan baru.

“Dalam waktu dekat akan muncul episode ke-26 terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi. Jadi mungkin kerja sama ini secara praktis, secara kehumasan harus bisa mengomunikasikan kebijakan ini supaya bisa dipahami dan diimplemtasikan oleh stakeholder yang membutuhkan,” katanya.

Untuk jangka pendek dari kerja sama ini, lanjut dia, pihaknya akan melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya higher educarion roadshow yang akan melibatkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB).

“Hasil dari MSIB harus bisa dikomunikasikan ke masyarakat dengang hasil magang SIMB ini,” katanya.

Adapun untuk jangka panjangnya, ujar dia, pihaknya sangat concern terhadap informasi-informasi dari LLDIKTI. Informasi-informasi tersebut harus dikemas secara baik oleh humas LLDIKTI Wilayah III sehingga masyarakat bisa menangkapnya secara mudah.

“Salah satu contoh, ketika 10 yang diajukan itu bisa menjadi guru besar, maka akan kami tampilkan bidang ilmunya apa dan sedikit uraian tentang bidang ilmunya supaya diketahui masyarakat,” katanya.

Untuk itu, LLDIKTI Wilayah III tengah mendesain data base kepakaran sehingga para guru besar yang ada di PTS itu bisa diketahui bidang keilmuan dan keahliannya. Ini akan disampaikan kepada masyarakat agar memudahkan jika mereka membutuhkan.

“Kalau ada kebutuhan di sisi hukum katakanlah, ini guru besar dari UP yang hukum siapa saja dan di bidang ilmu lainnya. Bidang kehumasan ini sangat penting untuk menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat,” katanya.