Jakarta, Gatra.com – Ketua Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie, menilai pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Jerry di Jakarta, Kamis (24/8), menyampaikan, harusnya Megawati mendorong dan memperkuat KPK agar lebih baik lagi dalam memberangus korupsi yang telah menjalar hampir ke seluruh lini atau sendi kehidupan di negeri ini.

“Jangan pernah ada wacana untuk membubarkan KPK. Justru yang harus dilakukan adalah mendorong KPK untuk menjadi lebih baik,” katanya.

Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies ini, lebih lanjut menyampaikan, pembubaran KPK akan menjadikan korupsi kian masif atau marak karena berkurangnya lembaga yang mencegah dan menindak korupsi.

Atas dasar itu, ia mengaku heran dengan pernyataan Megawati. Ia lantas menyoal mandegnya ?pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di era Presiden Megawati. Tim tersebut dibentuk zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selapas itu, Megawai melanjutkan perjuangan pemberantasan korupsi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga usulan yang baru dilontarkannya itu tak sejalan dengan rekam jejak sebelumnya.

“Harusnya memperkuat. Kalau ada kesalahan seharusnya dibenahi, bukan dihilangkan,” kata Jerry.

Di sisi lain, Jerry meminta KPK segera berbenah meningkatkan kiprahnya dalam mencegah dan menindak koruptor sesuai koridor hukum sebagaimana diharapkan masyarakat.

“KPK harus lebih masif melakukan perbaikan pengungkapan kasus korupsi. Tidak boleh takut,” ujarnya.

Jerry menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Megawai di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8), yakni pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK karena menurutnya tidak efektif lagi.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif,” ujar Megawati.