Jakarta, Gatra.com - Pemerintah memastikan program intervensi penanganan kemiskinan ekstrem tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye di tahun politik. Hal ini didasari dengan modal data dan pengawasan yang disiapkan untuk distribusi sudah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) PMK, Andie Megantara, menegaskan pihak pemerintah pun sudah akan memanfaatkan sistem pendataan dan pengawasan guna mengantisipasi penyalahgunaan tersebut.

Modal pendataan tersebut dipastikan sudah kuat. Terlebih data kelompok sasaran pun sudah berdasarkan informasi detail penerima dari mulai nama hingga alamat. “Jadi kecil kemungkinan bantuan disalahgunakan sebagai ajang mencari suara pada Pemilu 2024 mendatang,” ujar Andie saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Rabu (23/8).

Terlebih, Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. Amanat Presiden, sambung Andie, adalah pengawasan yang dilakukan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem harus seketat mungkin.

"Mestinya, kecil kemungkinan ya itu (untuk) politik. Karena memang pak Presiden semuanya memang serius menangani itu," ucap Andie.

Belum lagi, penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) niscaya akan menutup celah penyalahgunaan program intervensi kemiskinan ekstrem untuk kepentingan politik.

Pemerintah pun akan senantiasa menjaga segala kemungkinan untuk penyalahgunaan program ini. "Kita lengkap dengan (data) di cek lagi sasarannya harus seperti itu, mudah-mudahan harapan kita, enggak akan terjadi. Kita jaga itu," ujar Andie.