Semarang, Gatra.com - Bisa saja tak ada orang yang tahu ada dua hal yang mengganjal di hati lelaki 57 tahun ini soal Aset Bersejarah (Heritage Asset).

Maklum, sebagai wilayah bekas kerajaan, Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dia pimpin, punya sederet Aset Bersejarah. Tapi tak semua Aset Bersejarah itu milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak. 

Katakanlah Tangsi Belanda dan Gedung Controlleur Belanda yang ada di kawasan Mempura. 

Itu ganjalan pertama di hati Alfedri. Ganjalan kedua, ternyata untuk mengelola Aset Bersejarah yang ada, gelontoran duit dari pemerintah pusat, besarannya enggak sama dengan daerah lain yang juga punya Aset Bersejarah. 

Tadi malam, Gatra.com ngobrol panjang dengan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Riau ini di Kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. 

Kebetulan Pemkab Siak menjadi satu dari 73 kabupaten kota yang hadir pada Rakernas X Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di sana. 

Nah, gara-gara belum semua Aset Bersejarah tadi milik daerah, dia meminta agar semua Aset Bersejarah itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan  (Kemendikbud) dan kemudian dikembalikan ke daerah. 

"Kalau daerah yang meminta itu diserahkan kepada daerah, prosesnya akan sangat panjang. Tapi kalau Kemendikbud yang meminta, akan lebih mudah," ujar Alfedri. 

Permintaan ini kata Alfedri sudah dia omongkan pada rapat pelestarian cagar budaya dan warisan budaya di Rakornas itu. 

Soal ganjalan kedua tadi, Alfedri berharap ada kesetaraan anggaran dari pusat untuk merevitalisasi cagar budaya yang ada di daerah. 

Alfedri tak memungkiri kalau sebelumnya pusat pernah mengucurkan duit untuk mempercantik dan merapikan cagar dan situs budaya di Siak. 

Tapi besarannya enggak sama dengan daerah lain meski yang mau dipugar dan dipercantik itu kategorinya sama. "Memang, kucuran duit itu hasil usulan daerah. Makanya ke depan, kami berharap besarannya disamakanlah. Biar semua cagar budaya di Siak bisa kami tata rapi," harapnya. 

Pada Rakernas itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti menyebut bahwa Rakernas tahun ini mengangkat tema pesona pusaka warisan budaya Indonesia sebagai pengikat keberagaman budaya dalam bingkai nusantara. 

"JKPI merupakan jaringan antar kota/kabupaten se-Indonesia. Tujuannya, menjaga kelestarian cagar budaya," katanya.

Ketua Presidium JKPI 2022 yang juga Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengaku bangga atas Rakernas X itu. 

"Atas nama ketua presidium, saya bangga. Kota Semarang menjamu kabupaten/kota dengan sangat baik," ujarnya.