Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dipercaya menjadi tuan rumah pada perhelatan The 6th ASEAN Inclusive Business (IB) Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2023 di Nusa Dua, Bali.

Kegiatan ASEAN IB Summit diharapkan tidak hanya mampu menciptakan rencana aksi bagi promosi bisnis inklusif di ASEAN, tetapi juga bisa meningkatkan peluang pasar dan investasi bagi para pelaku di Indonesia.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah menjelaskan bahwa ASEAN IB sudah berlangsung sejak 2017 di Manila, Filipina. Forum ini merupakan gerakan formal untuk mempromosikan bisnis inklusif di kawasan ASEAN.

“Tahun ini KemenKopUKM dipercaya menjadi tuan rumah di perhelatan ASEAN IB Summit ke-6. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada bisnis inklusif di kawasan ASEAN,” ucap Siti Azizah dalam keteranganya yang diterima pada Selasa (22/8).

Mulai Agustus 2020, ASEAN telah memiliki pedoman pelaksanaan bisnis inklusif yang disebut ‘Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN.’ Forum ini merupakan bentuk kepedulian para pemimpin ASEAN dalam mengenalkan dan mengimplementasi model bisnis yang inklusif di masing-masing negara anggota.

Ada hal baru yang ingin ditawarkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 untuk mengakselerasi implementasi model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, serta berdasarkan konsultasi ACCMSME, dan dukungan dari UN ESCAP, Indonesia berinisiatif membentuk Plan of Action (PoA) untuk mengakselerasi pembentukan ekosistem bisnis inklusif sesuai pedoman yang telah disepakati,” ujarnya.

PoA ini telah disahkan pada Konferensi Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55 pada 19 Agustus 2023. Tak hanya itu, PoA akan menjadi pedoman bagi kerja sama antara pemerintah dan swasta, sehingga memiliki pemahaman dan tujuan yang selaras terkait model, penerapan, serta manfaat bisnis inklusif yang bersifat lintas sektoral.

Siti Azizah menjelaskan, PoA terkait bisnis inklusif meliputi beberapa hal. Seperti policy advisory support, inclusive and sustainable business development, access to finance, dan ASEAN Inclusive Business Knowledge hub/center.

“PoA ini nantinya akan menjadi bahan diskusi pada High Level Ministerial Session, salah satu agenda dari IB Summit keenam yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebagai chair bagi pemimpin setingkat Menteri yang membidangi UMKM di ASEAN,” katanya.

Ia merinci, bisnis inklusif merupakan model bisnis yang dapat menghasilkan barang, jasa, dan berperan sebagai mata pencaharian yang layak secara komersil. Dalam skala usaha tertentu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berada di garis kemiskinan atau disebut Base of Pyramid (BoP).

Di mana hal tersebut menjadi bagian dari rantai nilai bisnis perusahaan. Baik sebagai pemasok, distributor, pengecer, namun berbeda dengan bisnis lainnya.

“Karena di samping mencari keuntungan, bisnis inklusif juga bersifat inovatif. Yang terpenting memberi dampak bagi masyarakat dalam jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan,” kata Siti Azizah.

Tak hanya itu, konsep bisnis ini juga berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Karena tujuan bisnis inklusif lebih spesifik yakni memberikan dampak sosial yang positif pada kalangan BoP dan menjadikannya sebagai bagian dari rantai nilai bisnis.

“Kami berharap kegiatan ini turut mempromosikan koperasi dan UMKM lokal, terutama bagi para pebisnis inklusif yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Siti Azizah.