Jakarta, Gatra.com - Meski tidak secara langsung ditunjukkan, dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada calon presiden (Capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap kondisi politik Indonesia. Termasuk telah membuat PDI Perjuangan tidak sesolid seperti sebelumnya.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria. Menurutnya, kisruh internal PDIP terkait dengan food estate sangat merugikan partai berlambang banteng tersebut jelang Pilpres 2024.
“Soal food estate sejak awal memang di internal PDIP itu sudah ada dua kubu, kubu Ganjar dan kubu Puan. Pertentangan dua kubu ini kan belum selesai, apalagi ketika Ganjar dianggap tidak mampu melakukan komunikasi dengan PAN dan Golkar sehingga kedua partai itu mendukung Prabowo,” kata Hariqo melalui keterangannya, Senin (21/8).
Diketahui sebelumnya, keduanya memiliki pandangan berbeda soal Food Estate yang dinilai sebagai kejahatan lingkungan. Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto dengan keras mengkritik program Presiden Jokowi tersebut, sedangkan Puan yang menyatakan tidak bisa melemparkan kritikan tanpa penyelidikan lebih lanjut.
“Iya karena legitimasi Puan dan Hasto ini kan sering bersaing ya,” ungkap Hariqo.
Kendati demikian, Hariqo menegaskan kisruh yang terjadi di PDIP ini tidak akan mempengaruhi Prabowo dalam hal kandidasi pencapresan pada Pemilu 2024 mendatang. Ia menyampaikan, jika program food estate ini harus dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia periode berikutnya.
“Nggak akan berpengaruh, karena kan berbagai program itu ada yang sempurna, ada yang bisa dilanjutkan. Itu kan sebetulnya tumbuhan dari berbagai riset universitas, bahwasanya rakyat Indonesia itu nggak semuanya makan nasi, ada yang makan jagung, ada yang makan ubi dan lainnya,” tuturnya.
“Justru itu yang disebut melanjutkan kinerja pemerintah itu, jadi nggak ngaruh apapun terhadap Prabowo, ini kita bicara politik murni, itu nggak ngaruh,” pungkas Hariqo.
Untuk diketahui, pogram food estate merupakan sebuah antisipasi dari pemerintah terhadap persediaan pangan untuk rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Termasuk menghadapi krisis pangan.