Jakarta, Gatra.com - Presiden RI Joko Widodo melontarkan sindiran atas pernyataan di kalangan partai politik yang kerap menyebut adanya "arahan Pak Lurah" dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono memberikan tanggapan atas pernyataan Jokowi itu. Menurutnya, Presiden harus bersikap netral dalam menyikapi isu pemilu.

"Ya tentu Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, ya tentu harus meletakkan pada netralitas," kata Mardiono ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/8).

Mardiono berpendapat, kapasitas Jokowi sebagai seorang politisi yang memiliki pandangan tertentu mengenai suatu isu memang tak dapat dikesampingkan begitu saja. Akan tetapi, dalam kapasitas sebagai seorang Presiden, netralitas seyogianya menjadi sikap yang harus ditonjolkan.

"Pak Presiden Jokowi itu juga kader PDIP. Ya tentu, Pak Jokowi seorang politisi juga, tapi pada posisi sebagai kepala negara ya tentu harus meletakkan pada posisi netral," tambahnya.

Untuk diketahui, dalam pidato kepresidenan pada Sidang Tahunan MPR DPR-DPD RI hari ini, Rabu (16/8), Jokowi mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang mengisyaratkan sosoknya sebagai "Pak Lurah" yang berwenang memberi arahan terkait penentuan capres-cawapres.

"Jadi, saya mau bilang, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng," kata Jokowi dalam sidang tersebut.