Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) agar memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan ekosistem inovasi yang lebih berkualitas.

Hal itu disampaikan Yusharto saat memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalteng Tahun 2023. Kegiatan tersebut di gelar di Aula Serbaguna Bappelitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut Yusharto menerangkan, setiap tahun pihaknya menilai kualitas sistem inovasi suatu daerah melalui sistem Indeks Inovasi Daerah (IID). Dia menekankan IID tidak mengukur inovasi per inovasi, tapi menyeluruh. Menurutnya, untuk memiliki sistem inovasi yang berkualitas, daerah tidak bisa lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak. Dia mengatakan, tidak mungkin ada satu lembaga atau satu entitas mana pun bisa melakukan inovasi tanpa melakukan kolaborasi.

"Untuk itu sangat diharapkan berbagai stakeholder ini akan berkontribusi dalam penyelenggaraan inovasi di daerahnya masing-masing. Bapak/ibu sekalian, kenapa kita butuh bersinergi untuk melaksanakan inovasi? Karena kita akan membutuhkan berbagai keahlian mengembangkan inovasi," tutur dia dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Sementara itu, berdasarkan data terakhir per tanggal 27 Juli 2023 Yusharto mengungkapkan sebanyak 27.111 inovasi daerah sudah berhasil dihimpun. Jumlah yang terhimpun itu terdiri dari berbagai inovasi meliputi 24.699 inovasi penerapan, 1.039 inovasi uji coba, dan 1.373 inovasi inisiatif. Pelaporan tersebut dilakukan oleh 521 Pemda.

"Dalam hal ini, inisiator inovasi dapat beragam bisa kepala daerah, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masyarakat secara luas yang perlu terus didukung kiprahnya agar terus meningkatkan inovasi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengingatkan Pemda Kalteng agar terus melibatkan inovasi dalam menyelesaikan beragam masalah penyelenggaraan pemerintahan. Dia menambahkan, pemanfaatan hasil riset sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan juga perlu terus dilakukan. Dengan demikian, kebijakan yang diputuskan dapat lebih efektif dan sesuai fakta di lapangan.

"Harapannya setiap inovasi yang dimiliki daerah itu harus punya relasi yang positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penyediaan tenaga kerja, inflasi daerah. Dengan demikian, inovasi dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih konkret," pungkasnya.