Jakarta, Gatra.com - Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Septa Dinata mengungkapkan potensi bahaya echo chamber (ruang gema) dalam ruang media digitalk khususnya media sosial. Terlebih, saat ini Indonesia tengah berada di tahun politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun, echo chamber merupakan situasi dimana seseorang berada dalam sebuah situasi, di mana seseorang enggan mellihat atau mendengar gagasan, perspektif, atau alternatif lain yang berbeda dari perspektifnya sendiri.

"Dalam politik ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka akan dihinggapi, akan dikelilingi, diasupi dengan informasi yang sangat homogen tentang apa yang mereka suka," ujar Septa Dinata dalam diskusi bertajuk 'Antisipasi Pemilu dan Pilpres 2024: Peran Media Sosial yang Belum Beradab', Kamis (10/8).

Kondisi tersebut disebabkan oleh algoritma yang menyebabkan seseorang akan terus memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu isu yang sering dikonsumsi oleh orang tersebut. Dengan begitu, pengguna cenderung tidak akan memperoleh rekomendasi yang memuat isu-isu di luar topik spesifik yang disukainya.

"Ya kalau mereka sering bukanya Jokowi, ya pasti mereka akan menerima informasi tentang Jokowi saja. Begitu pula dengan sebaliknya," imbuhnya.

Septa pun mengatakan, tak hanya echo chamber, bias konfirmasi atau yang sering dikenal dengan cocoklogi juga menjadi salah satu potensi yang mungkin terjadi di dalam ranah digital. Dalam hal ini, seseorang akan cenderung mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya.

"Ini celakanya memang pada akhirnya internet itu sendiri tereduksi oleh sosial media," kata Septa.

Selain itu, Septa juga menyebutkan sejumlah potensi bahaya lain yang harus diwaspadai di tahun politik ini. Beberapa di antaranya adalah konsep ruang yang memungkinkan terbentuknya interaksi tanpa batas, anonimitas pengguna, atau bahkan penyebaran berita bohong.

Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah memasuki tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 mendatang. Sejumlah partai politik pun mulai membangun koalisi dan mendeklarasikan sosok calon presiden (capres) yang mereka usung dalam kontestasi politik itu.