Jakarta, Gatra.com - Tim Nasional Kebaya Indonesia menyampaikan apresiasi atas penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional (HKN). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Perpres (Keppres) RI Nomor 19 Tahun 2023.

Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023 lalu. Hari Kebaya Nasional sendiri tidak dimasukkan dalam hari libur.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh kementerian terkait, para pemimpin daerah, lembaga, badan yang sangat mendukung kiprah dan keberadaan HKN," ujar Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, Lana T. Koenjoro pada konferensi pers Hari Kebaya Nasional di Jakarta, Rabu (9/8).

Dalam kesempatan itu, Lana turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh komunitas maupun perkumpulan yang selama ini tergabung dalam Tim Nasional dan para akademisi yang juga membantu rekomendasi HKN.

Lana menilai Keppres 19/2023 menggambarkan bahwa kebaya merupakan identitas nasional yang wajib dilestarikan. "Kebaya juga telah berkembang menjadi busana yang digunakan dalam berbagai kegiatan baik skala nasional maupun internasional," jelasnya.

Menindaklanjuti penetapan HKN, jelas Lana, Tim Nasional Kebaya Indonesia akan melakukan konsolidasi. "Kami akan mengadakan konsolidasi internal dan eksternal untuk pemantapan agenda kerja selama 1 tahun ke depan," jelasnya.

Sebagai informasi, pada awal tahun 2022, Tim Nasional Kebaya Indonesia telah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Kebudayaan untuk mengurus proses pengajuan HKN.

Tim Nasional ini merupakan gabungan 12 komunitas pengusul HKN yang terdiri dari Perempuan Maju Indonesia (PIM), Pertiwi Indonesia, dan Kebaya Foundation. Selanjutnya, Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI), Komunitas Notaris Berkebaya Indonesia (KNBI), Pecinta Sanggul Nusantara (PSN) dan Cinta Budaya Nusantara. Lalu, Rampak Sarinah, Sekar Ayu Jiwanta, Citra Kartini, Yayasan Busana Nasional Nusantara dan Himpunan Ratna Busana Surakarta.

"Sejak tahun 2022, Tim Nasional berkarya selama kurang lebih 1,5 tahun dengan melakukan studi literasi, FGD, jajak pendapat dan aktivitas ke berbagai daerah di Indonesia," jelasnya.