Jakarta, Gatra.com - Penyidik Polri terus berupaya untuk melakukan pengusutan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan bahwa pihaknya baru saja melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU oleh Panji. Akan tetapi, dari hasil gelar perkara itu dinyatakan masih memerlukan penambahan keterangan saksi.

"Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan. Akan dilaksanakan gelar perkara lanjutan," kata Whisnu kepada wartawan, Rabu (9/8).

"(Gelar perkara lanjutan dilaksanakan) Rabu depan (16/8)," sambungnya.

Whisnu pun menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 37 saksi dalam kasus tersebut. Akan tetapi, baru 19 saksi yang dapat memenuhi panggilan itu.

"Ada beberapa saksi dari yayasan YPI (Yayasan Pesantren Indonesia, ada juga dari masyarakat yang mengirimkan dana, ada beberapa keterangan dari temen-temen Kementerian Agama," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Polri secara resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka kepada Panji.

Hal itu dilakukan setelah pihakanya melakukan pemeriksaan ke dua terhadap Panji. Setelah pemeriksaan itu, lanjut Djuhandani, pihaknya langsung melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.

"Dimana gelar perkara ini dihadiri penyidik kemudian dari Propam, Itwasum, Divkum dan Wassidik," kata Djuhandani (1/8).

"Hasil dalam proses gelar perkata semua menyarakan sepakat untuk menaikan PG menjadi tersangka," imbuhnya.

Panji dijerat denga Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undangan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 Undangan-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.