Purworejo, Gatra.com – Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mencopot Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, mendapat kecaman dari Zainal Petir. Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (PETIR) Jateng itu menyesalkan kebijakan Ganjar tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Widodo yang dicopotnya.

Kebijakan Bakal Capres dari PDI Perjuangan itu, hanya berdasarkan informasi dari seorang siswi yang berdialog dengannya. Dalam video yang beredar, nampak Ganjar berdialog dengan beberapa murid SLTA di Pendopo Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juli lalu. Salah seorang siswi SMKN 1 Sale yang maju, ditanya apakah sekolahnya bayar, langsung dijawab membayar uang gedung. Siswi itu kemudian mengoreksi menjadi bayar infaq.

"Pak Ganjar harus bisa bedakan antara pungutan dengan infaq. Kalau pungutan apalagi pungli itu identik dengan pelanggaran hukum, sedangkan infaq itu bahasa agama kaitan pahala dan amal jariah lho. Harus hati-hati karena nanti orang jadi takut berinfaq," kata Petir dalam rilis yang disampaikan pada awak media, Minggu (6/8).

Mntan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng itu menambahkan, semestinya Ganjar berpikir jernih kenapa di sekolah tersebut ada sumbangan berupa infaq.

"Saat saya mengunjungi SMKN 1 Sale, kondisinya sungguh memprihatinkan. Ruang kepala sekolah menempati ruang penjaga sekolah [tukang kebun]. Ruang UKS dicampur dengan ruang BK/BP,  itupun ruangan sangat tidak layak dan memprihatinkan karena atap hampir ambrol sehingga disangga beberapa kayu dan bambu," ujar Petir yang konsen dengan kebijakan publik ini.

Dari video yang dikirmkan oleh Petir, nampak ia memasuki sebuah ruangan bertuliskan ruang Waka dan di bawahnya ada tulisan ruang BP/BK. Saat masuk, terlihat dua siswa sedang duduk, lalu ada ruang-ruang disekat seadanya. Yang membuat miris, ada beberapa balok kayu digunakan untuk menahan plafon atap yang bolong dan nyaris ambrol.

"Yang lebih menyedihkan, ternyata SMKN 1 Sale kekurangan guru ASN sebanyak 17 orang. Ini Gubernur dan Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah harus bertanggung jawab, jangan hanya menyalahkan pihak sekolah saja," tegas Petir.

Ia mendesak Ganjar selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen.

"Pendidikan itu merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, Ganjar harus bisa memenuhi itu biar sekolah tidak lagi mencari sumbangan dari masyarakat," kata dia.

Menurut Petir, itu sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Saya justru mengapresasi kinerja Komite dan Kepala SMKN 1 Sale Rembang yang berhasil menyumbang aset tanah kepada Pemprov Jateng sekitar 7.212 m2 hasil dari sumbangan orang tua murid," ujarnya. 

Komite SMKN 1 Sale Rembang sekitar tahun 2017- 2018 membeli tanah luas 2.775 m2, kemudian 2019-2022 membeli lagi 4.437 m2 dengan nilai sekitar Rp975 juta. 

"Sekarang tanah tersebut sudah dihibahkan ke sekolah dan menjadi aset Pemprov Jateng, itu hasil dari sumbangan atau infaq dari orang tua lho," tandas Petir.

Pada tanah tersebut, sekarang mulai berdiri sebuah musala yang rencananya menelan biaya sekitar Rp300 juta. Namun pembangunanya harus berhenti berbarengan dengan dicopotnya kepala sekolah karena dianggap melakukan pungutan.

"Padahal, proses pengumpulan sumbangan sudah sesuai dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah," katanya. 

Menurutnya, Prosedur sudah dilakukan dan semua orang tua wali murid selaku masyarakat sudah dikumpulkan oleh komite dan sepakat berinfaq untuk membangun musala mengingat sekolah tidak punya tempat ibadah.

"Apalagi sekolah pulang sampai sore sehingga perlu salat zuhur dan kadang sekalian ashar di sekolahan," ujar Petir.