Jakarta, Gatra.com– Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia, Suroto, mengatakan bahwa kritik yang dilontarkan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi merupakan kritik yang murni, dan merupakan suatu hal yang lazim dalam sebuah negara demokratis.

“Kritikan Rocky Gerung adalah kritikan jujur dan tanpa basa basi. Rocky Gerung sudah tunjukkan kelugasan bicaranya karena tindakan presiden yang sudah dianggapnya keterlaluan. Alamat kritik Rocky juga bukan soal pribadinya, tapi perbuatan pejabat publik, perbuatan presiden yang fungsinya adalah di bawah kuasa atau kedaulatan rakyat, dan rakyat itu termasuk Rocky Gerung,” kata Suroto dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu malam, (5/8).

Lebih lanjut, Suroto mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi, kritik merupakan hal lumrah. Menurutnya, hanya pemimpin diktator yang punya karakter mudah tersinggung. Namun, respons Jokowi yang sejauh ini masih bergeming dinilai positif oleh Suroto. Menurutnya, itu merupakan pertanda kemajuan demokrasi karena Presiden Jokowi tak menunjukkan rasa ketersinggungan.

Suroto pun berada satu kapal terkait substansi kritik Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, upaya keras kasak-kusuk seorang presiden untuk menyelamatkan diri dan keluarga di masa akhir jabatannya merupakan tindakan yang nir-moral secara politik.

Dari segi substansi, Suroto menilai kritikan Rocky kepada Presiden Jokowi menyangkut masalah-masalah krusial kebangsaan, termasuk soal langkah-langkah manuver politik Jokowi yang melakukan upaya intervensi dan kasak-kusuk politik di masa akhir jabatanya, dan upaya untuk menyelamatkan kepentingan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jokowi saat ini masih berposisi sebagai presiden, semestinya Presiden Jokowi secara etika politik di masa periodenya yang sudah hampir selesai justru harus berusaha agar demokrasi berjalan sehat, termasuk dalam konteks pengembangan proyek nasional selanjutnya, seharusnya secara legowo diserahkan kepada keputusan kepemimpinan mendatang. Tidak perlu ikut campur tangan,” tegas Suroto.

Sebaliknya, Suroto mengatakan bahwa tugas presiden aktif yang secara konstitusional tidak lagi menjabat untuk periode ketiga adalah ibarat Sherpa, yakni pengantar lahirnya pemimpin baru yang berkualitas. Ia berpandangan bahwa Jokowi seharusnya mendukung upaya untuk mengoreksi satu peraturan sistemik dalam tata kepemiluan Indonesia, yakni pembatasan ambang batas elektoral pemilihan presiden baru.

Seperti diketahui, saat ini masih berlaku aturan ambang batas presiden (presidential threshold) 20% yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ambang batas itu adalah syarat jumlah suara bagi partai politik (parpol) atau koalisi untuk mencalonkan presiden baru.

“Seharusnya jika ingin tinggalkan legasi yang baik, Presiden Jokowi justru semestinya ikut mendukung upaya untuk mengoreksi sistem pembatasan elektrolal pemilihan presiden baru, yang seharusnya senafas dengan demokrasi tidak boleh dilimitasi oleh kepentingan partai politik dengan menghapuskan electrolal treshold menjadi nol persen untuk pemilihan presiden baru.,” tutur Suroto.

Kritikan yang dilancarkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi menuai sejumlah kecaman. Parpol pengusung Jokowi, PDI Perjuangan, dan sejumlah kelompok relawan Jokowi memprotes kritikan Rocky. Laporan resmi kepada kepolisian bahkan sudah diserahkan oleh PDIP. Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan resmi melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri pada 2 Agustus 2023 atas dugaan ujaran kebencian, fitnah, hingga penyebaran berita bohong atau hoaks.

Namun, Suroto menilai bahwa langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan itu bukanlah langkah yang bijak. Di samping itu, ia juga menilai bahwa pemidanaan Rocky tak hanya akan merusak hakikat perikemanusiaan, tetapi juga kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

“Rocky adalah rakyat, dan pendapatnya yang lugas tanpa basa basi justru semestinya kita hargai. Dia tahu bahwa rakyatlah yang berdaulat atau berkuasa atas republik ini, dan bukan di daulat presiden,” kata Suroto.

Sebelumnya, beredar di media sosial di mana Rocky Gerung mengungkapkan istilah “bajingan yang tolol” yang ditujukan kepada Presiden Jokowi di sebuah forum. Ia mengungkapkan alasan itu karena ia menilai Jokowi terlalu ambisius dalam mempertahankan legasinya usai turun tahta pada tahun 2024 mendatang.