Jakarta, Gatra.com - Direktur Operasi PT Haleyora Power selaku anak usaha PT PLN, Diksi Erfani Umar menyebut, masyarakat DKI Jakarta memilih kendaraan listik untuk menghindari peraturan ganjil genap yang masih diterapkan di Jakarta. Terutama mobil listrik yang banyak digunakan.

Menurut Diksi, hal tersebut menjadi tujuan utama orang Jakarta untuk beralih dari mobil yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau konvensional ke mobil listrik.

“Apalagi orang Jakarta sekarang itu (dengan mobil listrik) bebas ganjil genap. Wah, itu luar biasa sekali. Banyak orang yang beli mobil listrik tujuan awalnya itu,” kata Diksi kepada Wartawan pada Rabu (2/8).

Dilansir dari portal resmi Provinsi DKI Jakarta, aturan ganjil genap di Jakarta adalah sebuah kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor. Adapun, kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. 

Tidak hanya untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, kebijakan ganjil genap di Jakarta adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan tingkat emisi karbon di Jakarta. 

Adapun, kebijakan tersebut berlaku di Jakarta merupakan salah satu upaya Pemprov Jakarta untuk mengurangi kemacetan, kepadatan, dan polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermotor. Apalagi, kata Diksi, dengan menggunakan kendaraan mobil listrik, orang Jakarta bisa bebas berpergian kemanapun dan kapanpun.

“Pasti ah saya bisa kemana saja everyday,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Diksi, mobil listrik saat ini sudah digunakan sebagai mobil harian atau sebagai mobil utama menggantikan mobil konvensional.

“Banyak yang sudah begitu. Banyak customer yang kami temui, mobil ininya (konvensional) masih jadi cadangan. Dia bilang begini 'kalo untuk di Jakarta pak Diksi, aman saya pakai ini. Tapi kalo saya ke luar kota, sementara pakai mobil biasa dulu deh,” jelas Diksi.

Untuk itu, tambah Diksi, stasiun pengisi daya kendaraan listrik (EV charging) di Indonesia menjadi tujuan utama saat ini. Terlebih, saat ini pemerintah telah menargetkan sejumlah 2,1 juta motor listrik dan 20 ribu kendaraan listrik sudah beroperasi pada 2025. Peningkatan jumlah kendaraan listrik tersebut tentu harus dibarengi dengan infrastruktur pendukung seperti layanan pengisian daya.