Jakarta, Gatra.com - Universal Institute of Profesional Management (UIPM) menghadiri rapat Forum Tingkat Tinggi yang merupakan bagian dari acara induk, yaitu High Level Political Forum (HLPF), yang digelar di Ruangan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa, (18/7) pekan lalu.
Dalam rapat forum tersebut menekankan kerjasama dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Global Partnership (Kemitraan Global).
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden UIPM Indonesia Prof. Dre. Mohammad Soleh Ridwan dan CEO UIPM Prof. Dr. Rantastia Nur Alangan serta dihadiri oleh para Menteri dari kawasan Asia Pasifik, yaitu Mrs. Judith Suminwa Tuluka (Menteri Perencanaan Republik Demokratik Kongo), H.E. Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala BAPPENAS, Indonesia.
Selain itu, hadir juga Michael Pittelkow (Eksekutif Kerjasama Pembangunan Ekonomi di SAP), Mrs. Djeneba Kouanda selaku (Kepala Departemen Kerjasama Pembangunan di Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Perencanaan Kedepan Burkina Faso).
Dalam pembicaraan menyoroti relevansi kerjasama pembangunan yang efektif dan kemitraan multi-stakeholder untuk kemajuan pembangunan, sambil menyoroti hubungan antara latihan pemantauan Kemitraan Global yang baru dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Voluntary National Review (VNRs).
Tak hanya itu, dalam acara rapat tersebut, menekankan bagaimana tentang latihan pemantauan Kemitraan Global yang baru untuk memberikan bukti tentang efektivitas pembangunan, berkontribusi pada pelaporan SDGs (The Sustainable Development Goals) yang bertujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas VNR (Voluntary National Report) untuk negara.
Dari pihak UIPM yang hadir sebagai Observer (Pemantau), salah satunya Rantastia Nur Alangan menyampaikan, memberikan dukungan penuh untuk menjalankan program tujuan berkelanjutan di semua bidang aspek kehidupan di Asia Pasifik.
“Karena terkait dengan Stabilitas Ekonomi, Keamanan, dan Perdamaian dunia,” ujar Nur Alangan.
Dia berharap bisa mengembangkan sistem pemantauan negara yang kuat. “Untuk memungkinkan negara mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk penganggaran responsif gender,” pungkasnya.