Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Juni 2023 tembus Rp399,55 triliun dari pagu belanja Rp1.278.15 triliun. Nilai tersebut naik sebesar 6,23% dibanding periode yang sama tahun 2022 yaitu Rp376,04 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari total realisasi tersebut hanya sekitar 31.26 % dari target APBD TA 2023. “Belanja APBD hingga akhir Juni Rp399,55 triliun. Jumlah yang kita transfer ke daerah Rp364 triliun, ini artinya mayoritas belanja di APBD itu masih mengandalkan dari Transfer ke Daerah (TKD),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juli 2023 secara Virtual pada Senin (24/7).

Bendahara negara tersebut juga mengatakan, dari belanja APBD ini terdiri dari Belanja per jenis dan belanja per fungsi. Di mana, di dalam belanja per Jenis Kemenkeu mencatat mengalami peningkatan atau pertumbuhan.

Baca juga: Ekspor Impor Melambat, Neraca Perdagangan Juni 2023 Tetap Surplus US$3,45 Miliar

Lebih rinci, dalam catatan Kemenkeu, Belanja Pegawai tumbuh 11,01% secara yoy menjadi Rp181.08 triliun dibanding dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut karena peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Kemudian, Belanja Barang dan Jasa tumbuh 1,84% secara yoy menjadi Rp103.79 triliun dibanding TA 2022 yang disebabkan peningkatan belanja barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.

Di sisi Belanja Modal juga tumbuh 5,63% secara yoy menjadi Rp25.06 triliun dibanding 2022 lalu. Hal tersebut terjadi karena peningkatan belanja modal dan jembatan, belanja modal bangunan air, belanja modal alat angkutan, dan belanja modal Alat kantor dan Rumah tangga.

Baca juga: Kemenkeu Tagih Janji Komitmen JETP Rp300 Triliun ke Negara Maju 

Belanja Lainnya tumbuh 2,53% secara yoy, menjadi Rp88.63 triliun, terjadi karena peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Sedangkan, di sisi belanja per fungsi, realisasi belanja fungsi Ekonomi naik 4,53% menjadi Rp49.04 triliun. Kemudian Realisasi belanja fungsi Kesehatan juga ikut naik sebesar 2,56% menjadi Rp64.34 triliun dan belanja Perlindungan Sosial naik tinggi 14,10% menjadi Rp4.36 triliun.