Jakarta, Gatra.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Pemerintah Pusat semester I-2023 atau dari periode Januari hingga Juni 2023 tembus Rp891,6 triliun. Realisasi tersebut hanya sekitar 39,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp417,2 triliun atau setara dengan 41,7% dari target APBN.

“Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembagunan IKN dan pembangunan infrastruktur prioritas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juli 2023 secara Virtual pada Senin (24/7).

Dengan rincian di antaranya, pemberian Perlindungan sosial, Petani dan Usaha Mikto Kecil dan Menengah (UMKM) untuk program keluarga harapan (PKH) senilai Rp14,7 triliun, Kartu Sembako Rp22,3 triliun dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan senilai Rp23,2 triliun.

Kemudian, Bantuan benih Ikan, Kepiting, dan Udang Rp19,2 miliar, Bantuan Benih, Mulsa dan pupuk organik Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar dan bantuan ternak Rp62,4 miliar.

Bantuan Pendidikan, pada program Indonesia Pintar Rp6,1 triliun, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun, BOS (Kemenag) sebesar Rp6,9 triliun, dan BOPT sebesar Rp2,3 triliun.

Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Pusat K/L mengucurkan sekitar Rp60,7 triliun untuk Pembangunan rehabilitasi Infrastruktur. Yang di antaranya, untuk sarpras pendidikan, sanitasi persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.

Di sisi lain, Belanja Pemerintah Pusat tersebut juga terdiri dari belanja Non-Kementerian/Lembaga senilai Rp474,4 triliun atau sekitar 38,1% dari target APBN 2023.

Adapun, untuk belanja Non-Kementerian/Lembaga digunakan untuk keperluan masyarakat seperti pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik. Kemudian, pemberian kartu prakerja, serta subsidi pupuk untuk Petani.

“Dari Rp891 triliun, yang dibelanjakan pemerintah, 55,2 persen atau Rp492 triliun. Itu adalah belanja yang langsung manfaatnya diterima oleh masyarakat, artinya APBN sangat diandalkan bagi kelompok rentan dan miskin,” katanya.

Lebih rinci, dana tersebut digunakan untuk yang pertama yaitu subsidi dan kompensasi lstrik senilai Rp42,9 triliun atau jika dihitung, dana yang keluar perbulan sebesar Rp7,1 triliun.

Kemudian, Subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp32,5 triliun dengan asumsi per bulan dana yang dikeluarkan sebesar Rp5,4 triliun, Subsidi dan Kompensasi BBM Rp57,7 triliun, Subsidi Perumahan sebesar Rp344,7 miliar, dan kartu Prakerja senilai Rp2,28 triliun.