Surabaya, Gatra.com - Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19. Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 orang.
Dari 34 Provinsi , jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tersebut tercatat paling tinggi. Di periode yang sama, Pemprov Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 318.250, Jawa Barat sebanyak 306.740, Lampung sebanyak 113.260, Sumatera Utara sebanyak 104.150, Sumatera Selatan 68.080, Jogjakarta 57.980 dan Banten 41.100.
"Alhamdulillah, di saat pandemi Covid-19 berkat kerja keras kita semua Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia," kata Khofifah di Surabaya, Senin (24/7).
Berdasarkan Data BPS yang diumumkan 17 Juli 2023, Periode September 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun 0,14% dari 10,49% pada September 2022 menjadi 10,35% pada Maret 2023.
Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor. Seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95% (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, dan tumbuh sebesar 1,02% (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.
Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33%, turun 0,48% dibandingkan dengan Februari 2022 (4,81%), dan turun 1,16% dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49%).
Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di lima Kabupaten kantong kemiskinan. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif.
Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat terus mengalami peningkatan sejak 2021. Hingga triwulan I 2023 terjadi peningkatan sebesar 31,93% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,64%.
Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.
"Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra, KUR, dagulir serta fasilitasi pembiayaan lainnya. Bahkan melalui Prokesra kita berikan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun," jelas Khofifah.
Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600.000 hingga Rp2.200.000 yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim dan CSR pelaku usaha.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per Maret 2023 telah disalurkan kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10% dan maksimal 25% untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 1 tahun 2023 mencapai 99,12% atau sebesar 1.554.312 keluarga penerima manfaat dari total target 1.566.750 keluarga penerima manfaat. Data yang bersumber dari Laporan Progress Bansos Per 2 April Kemenko PMK ini juga mencatat penyaluran sembako triwulan 1 tahun 2023 mencapai 84,71% atau sebesar 2.192.181 KPM dari total target 2.587.740 keluarga penerima manfaat.
Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022, atau meningkat 113,77%.
"Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional, bahkan di 2023 ini kita targetkan naik diatas 2.500 Desa Mandiri, saya yakin ini Insya Allah akan terwujud, bahkan melampaui," jelas Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.