Jakarta, Gatra.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Jambi sebagai salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tercatat, sepanjang 17 Juni hingga 17 Juli 2023, titik panas (hotspot) di provinsi tersebut mencapai 490 titik.

Menyusul hal itu, Kepala BNPB Suharyanto pun memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Provinsi Jambi di Kantor Gubernur Jambi, pada Selasa (18/7) kemarin. Dalam rapat itu, Suharyanto menyinggung fenomena El Nino tahun ini, yang dapat berpotensi menyebabkan karhutla.

"Menurut BMKG fenomena El Nino tahun ini tidak seperti pada tahun 2015 dan 2019. Namun bukan berarti kita bisa menyepelekan hal tersebut, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan," kata Suharyanto dikutip dari keterangannya, Rabu (19/7).

Fenomena El Nino ini pun direspons oleh Presiden RI Joko Widodo. Meski El Nino tahun ini cenderung lebih kecil, Jokowi mengingatkan agar BNPB tetap mengutamakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

Oleh karena itu, Jokowi juga mengingatkan untuk memastikan ketersediaan air selama fenomena itu terjadi, baik untuk penanganan karhutla dan kekeringan, maupun kebutuhan masyarakat.

"Bapak Presiden kembali mengingatkan dan mewanti-wanti agar kejadian pada tahun 2015 dan 2019 tidak terulang kembali," ucap Suharyanto.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air tersebut, Suharyanto mengatakan, BNPB akan secara masif melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Nantinya, teknologi tersebut akan dikerahkan, baik untuk pemadaman api maupun memenuhi kebutuhan air masyarakat.

"Mumpung masih dingin dan lumayan basah, embung dan waduk yang ada dipastikan ketersediaan airnya. Jangan sampai kita mau melakukan water bombing atau pemadaman darat tapi airnya tidak ada," tambah Suharyanto.

Suharyanto pun mengatakan bahwa pemadaman melalui udara hanya dilakukan untuk menjangkau titik-titik yang sulit ditangani dengan operasi darat dan kondisi api yang relatif masih kecil. Namun demikian, apabila api yang berkobar sudah besar, fungsi operasi udara menjadi tidak signifikan. Apalagi, operasi udara harus dilakukan dengan helikopter yang memakan biaya tidak sedikit.

Oleh sebab itu, Suharyanto mengimbau pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jambi, untuk lebih mengutamakan pencegahan munculnya api dibandingkan mengandalkan operasi udara. Selain itu, Suharyanto juga menegaskan perlu adanya penegakan hukum bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar.

"Tidak ada lagi toleransi bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar," tandasnya.