Jakarta, Gatra.com - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor mendapat sorotan. Adanya dugaan kecurangan administrasi untuk menyiasati sistem zonasi kembali terjadi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan upaya masuk ke sekolah favorit.

"Jadi permasalahannya selalu terkait sekolah favorit. Kalau di Bogor misalnya SMAN 1 dan SMPN 1, lokasinya di Jalan Juanda, di sekelilingnya tidak ada perumahan. Di situ perlu ada pembeda kebijakan," katanya dalam diskusi yang digelar secara daring, Sabtu (8/7).

Menurutnya, sistem zonasi harus memperhatikan penyesuaian geografis. Di Kota Bogor sendiri, persoalan rasio masih belum terselesaikan. Dedie menyebut bahwa jumlah SDN di Kota Bogor mencapai 218, sementara untuk jenjang SMP hanya ada 20, dan di tingkat SMAN hanya ada 10 sekolah.

"Ini kan yang dikerubutin SMP-SMA. Rekomendasi terkait rasio atau perbandingan paling riil perlu supaya tidak terjadi permasalahan," katanya.

Pembagian zonasi yang berkeadilan juga harus ditetapkan. Luas wilayah kecamatan atau dalam jumlah penduduk tertentu, ketersediaan fasilitas jenjang pendidikan perlu diwujudkan.

Selain itu, ia juga menyatakan perlunya perbedaan kebijakan zonasi sesuai dengan daya tampung sekolah yang ada di daerah sekitar. Penyesuaian ini diperlukan untuk meminimalisir kecurangan pindah domisili.

Dedie menilai bahwa kewenangan terkait PPDB lebih baik diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Masih di bawah Pemerintah Provinsi, koordinasi terkait dengan kondisi lapangan dan daerah yang berbeda-beda membuat penanganan berlangsung lebih sulit.

"Ke depan kalau memungkinkan, jenjang pendidikan SD-SMP-SMA (kewenangan) di Pemkot/Pemkab. Tambah kuota jalur prestasi bisa kita lakukan di zonasi dengan penduduk usia sekolah sedikit. Ini bukan persoalan mudah tapi harus diselesaikan supaya tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan pemetaan terkait kondisi kecurangan yang terjadi. Verifikasi kembali juga akan dilakukan, seiring dengan proses PPDB yang sedang berjalan.

"Kami memetakan dulu tentang kondisi misalnya berapa jumlah yang melaksanakan perpindahan KK, ke mana, oleh siapa. Ini kan ada modusnya, tujuan untuk masuk sekolah di domisili tertentu. Kalau terjadi kecurangan bisa kita coret," tegasnya.