Jakarta, Gatra.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, tak menampik soal cukup kuatnya tuntutan masyarakat untuk menutup atau membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (Jabar).

“Memang masyarakat banyak menuntut ingin membubarkan, menutup [Ponpes Al Zaytun],” kata Ma'ruf usai menghadiri acara Padmamitra Award 2022 di Soehanna Hall, Energy Building, Jakarta, Rabu (5/7).

Namun demikian, lanjut Ma'ruf, pemerintah memperhatikan berbagai aspek, di antaranya terdapat banyak santri di Ponpes Al Zaytun yang juga harus dipikirkan atau diperhatikan keberlanjutan pendidikannya.

“Ini perlu dibina, supaya dilusurkan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsannya diluruskan, itu perlu dilakukan pembinaan,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, lanjut Ma'ruf, pemerintah membuat sejumlah altenatif, di antaranya tidak membubarkan Ponpes Al Zaytun, tetapi melakukan pembinaan agar tidak ada lagi paham-paham atau ajaran yang diduga menyimpang di sana.

“Altenatifnya tidak dibubarkan tetapi dibina dengan baik, sehingga mereka [santri] pesantren itu bisa tetap berjalan, bisa belajar tetapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar,” katanya.

Ia melanjutnya, pembinaan dilakukan bukan hanya meluruskan pemahanan ajaran agama Islam yang diduga menyimpang, tetapi juga mengenai sistem berbangsa dan bernegara.

“Kita tunggu saja nanti, kan saya sudah mepercayakan kepada Menkopolhukam [Mahfud MD] dan semua yang terkait, seperti apa temuannya, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya seperti itu,” katanya.

Orang nomor dua di Pemerintahan Republik Indonesia ini menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Menkopolhukam Mahfud MD, namun perlu menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Dari aspek penyelenggaraan kan sekarang sedang diproses Panji Gumilang-nya [oleh Bareskrim Polri]. Kalau nanti ada sestuatu, saya tidak mendahuli, karena nanti ada keputusannya seperti apa,” ujarnya.