Sleman, Gatra.com - Jaringan air bersih lewat perpipaan saat ini baru menjangkau 29 persen rumah tangga di Indonesia dan, lebih miris lagi, hanya 7,25 persen rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik. Tantangan penyediaan air bersih dan sanitasi tak hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi tantangan global, terutama dalam soal pendanaan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, dalam workshop ketiga menuju The 10th World Water Forum 2024, di kampus UGM, Sleman, DIY, Selasa (4/7).

Ia menyatakan saat ini 20 negara berkembang dan kawasan di dunia mengalami kesenjangan pendanaan hingga 61 persen untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi sehat.

“Sejalan dengan topik ketiga, kita perlu memberikan perhatian kepada kata "for all" (untuk semua) yang bermakna bahwa air dan sanitasi harus dapat diakses dan dikelola dengan aman untuk semua," ujar Herry.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa sektor air minum harus tersedia dalam semua skala pelayanan, mulai lintas wilayah, perkotaan, dan yang terpenting dalam skala kecil, air dan sanitasi berbasis masyarakat.

Di workshop ketiga ini, lima topik akan dibahas oleh para pakar air dari dalam dan luar negeri. Kelima topik tersebut yakni soal praktik baik manajemen air bersih berbasis komunitas, peran para pemangku kepentingan, kebijakan dan tata kelola air bersih, kemitraan skala kecil pengelolaan air bersih, hingga peluang pendanaan alternatif untuk air bersih.

"Tujuan dari workshop ini adalah untuk membahas tantangan dan peluang utama pembiayaan air yang berkelanjutan dalam mengamankan dan meningkatkan pendanaan untuk akses dasar air bersih dan sanitasi untuk semua skala," kata Herry.

Wakil Ketua Program World Water Forum Ke-10 Arie Setiadi Moerwanto, menyatakan pendanaan air bersih secara berkelanjutan masih jadi masalah dunia. "Jadi hari ini kita akan coba berdiskusi apa problemnya dan mencari jalan keluar," ujarnya.

Pendanaan berkelanjutan ini penting mengingat penyediaan air bersih menghadapi ancaman, seperti adanya perubahan iklkm. Salah satu tawaran solusinya adalah menyiapkan dana bersama, termasuk pendanaan skala mikro dan berbasis komunitas.

"Kita memerlukan suatu dana bersama karena dia tidak dihadapi oleh orang per orang tapi sama dan ini kita juga harus dilakukan sesuatu kesepakatan," tutur Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air ini.

Wakil Rektor UGM Arief Setiawan menambahkan, isu air bersih semestinya tidak hanya menjdi suatu pembahasan dan karya akademik.

"Tidak hanya sekadar wacana dan tulisan tapi diimplementasikan benar-benar (solusi) permasalahan air yang ada di Indonesia dan bagaimana persoalan tersebut bisa diselesaikan," ujarnya.