Jakarta, Gatra.com – Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah telah rampung dilaksanakan. Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus, menyampaikan sejumlah catatan persoalan penyelenggaraan ibadah haji 2023 yang harus dievaluasi dan diperbaiki.

Teuku Neta di Jakarta, Senin (3/7), ada sejumlah hal yang harus dievaluasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, di antaranya jemaah tidur berdesakan, makanan terlambat, gangguan toilet tersumbat di tenda serta berjam-jam jemaah telat dijemput di maktab.

Menurutnya, hal itu terjadi karena pihak panitia tidak bekerja maksimal sehingga kinerja Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Prof. Hilman Latief, harus dievaluasi.

Ia menilai Dirjen PHU layak dievaluasi kinerjanya karena belum optimal menyiapkan kondisi kedaruratan dalam melayani jemaah haji. Dirjen PHU harus sosok yang benar-benar faham mengurus haji, berpengalaman, mampu kerja, dan mau mendengar para pihak yang sudah puluhan tahun bergelut dalam urusan haji.

“Evaluasi terhadap Dirjen PHU harus dilakukan agar pada pelaksanaan haji 2024, sudah ada Dirjen PHU yang benar-benar berpengalaman,” ujarnya.

Teuku Neta mengingatkan, semestinya Kemenag dari tahun ke tahun semakin memperkecil kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan haji. Pasalnya, Kemendag sudah puluhan tahun mengurus pelaksanaan haji yang terus dievaluasi kekurang-kekurangan untuk tidak terulang lagi pada musim haji mendatang.

“Ketika ada jemaah menghadapi masalah-masalah selama berhaji, ada pembimbing yang menyatakan ini ujian dari Allah SWT. Jemaah haji membayar puluhan juta dan menunggu belasan tahun untuk beribadah. Ini terjadi karena pihak Kemenag tidak becus mengurus tamu Allah,” ujarnya.

Sedangkan untuk catatan positinya, Teuku Neta Mengapresiasi Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, yang memberikan perhatian lebih kepada jemaah lanjut usia (Lansia) sehingga ada tagline ramah lansia.

Teuku Neta mensinyalir persoalan di atas merupakan nonteknis di internal Kemenag, yakni antara keinginan Menag yang harus profesional menangani jemaah haji dengan anak buahnya di lapangan karena konflik interest dan internal Kemenag.

“Karenanya The Jokowi Center minta BPK melakukan audit komprehensif dan Dirjen Haji Kemenag layak dicopot,” ujarnya.