Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia memberikan respon atas pernyataan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang menentang kebijakan larangan ekspor karena dianggap berdampak negatif pada negara lain.

Adapun, IMF telah meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel, meski mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja.

Menurut IMF, kebijakan itu akan berdampak pada kerugian penerimaan negara Indonesia serta berdampak buruk bagi negara lain.

"Menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain. Saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita?" tegas Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil pun menyinggung sejarah panjang yang terjadi antara Indonesia dengan IMF. Salah satunya adalah krisis ekonomi pada 1998 silam. Dimana, kata Bahlil, IMF berperan dalam merekomendasikan 'resep' agar ekonomi Indonesia kembali tumbuh.

Hal itu meliputi penutupan bantuan sosial serta sejumlah industri termasuk perbankan di Indonesia, yang akhirnya menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat, sehingga menjadi cikal bakal deindustrialisasi.

"Bunga kredit dinaikkan. Hampir semua pengusaha collapse. Kredit-kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi," tutur Bahlil.

"Jadi malah saya justru menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini?" imbuhnya.

Bahlil pun meminta agar IMF tidak turut campur mengurusi perekonomian di Indonesia. Menurutnya, langkah IMF itu berkontradiksi dengan pernyataan mereka sendiri, yang mengakui bahwa perekonomian dan neraca dagang Indonesia saat ini sudah dalam kondisi baik.

"Saran saya, dia mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Dia enggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini dia yang mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi sudah baik. Dia yang mengakui neraca perdagangan kita sudah baik. Ini standar ganda menurut saya. Ada apa di balik ini?" ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Bahlil pun menegaskan bahwa saat ini, ia meyakini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang benar untuk melakukan hilirisasi dan mengambil kebijakan larangan ekspor dalam bentuk komoditas. Namun, ia tetap menghargai pandangan IMF itu.

"Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka ketika ada satu pemikiran-pemikiran yang lahir dari mereka yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain," pungkasnya.